BARITO SELATAN, Jelajah.co – Sekretaris Daerah (Sekda) definitif Kabupaten Barito Selatan, Dr. Ita Minarni, S.T., M.T., mulai memaparkan strategi pembiayaan pembangunan daerah setelah resmi dilantik pada Selasa (20/10/2026).
Ita menegaskan, pemerintah kabupaten berupaya menggali sumber pembiayaan internal dan menjajaki alternatif pendanaan agar pembangunan tidak hanya bergantung pada transfer pemerintah pusat.
“Kita gali sumber internal, bukan hanya mengandalkan transfer pusat,” ujar Ita saat diwawancarai awak media.
Menurutnya, strategi anggaran harus diarahkan pada pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah perlu mencari skema pembiayaan yang memungkinkan program prioritas tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran.
Salah satu prioritas yang disinggung Ita adalah pembangunan rumah sakit. Proyek tersebut direncanakan mulai dikerjakan pada Januari 2027 untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Barito Selatan.
Selain sektor kesehatan, Pemkab Barsel juga merencanakan pembangunan dapur atau tempat memasak terpusat yang melibatkan tenaga profesional dari kalangan chef. Lokasinya disebut telah ditinjau, sementara proses pengerjaan diperkirakan berlangsung sekitar tiga bulan mulai Januari 2027.
Di bidang infrastruktur, Ita mengungkapkan rencana menjajaki kerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung pembangunan jalan melalui skema pembiayaan alternatif dan gotong royong. Skema tersebut diharapkan dapat membantu menekan biaya serta mempercepat pembangunan.
Namun, mekanisme kerja sama, sumber pendanaan, dan bentuk keterlibatan masyarakat masih perlu diperjelas agar pelaksanaannya memiliki dasar yang transparan dan akuntabel.
Pemkab Barsel juga menyiapkan program bantuan bagi warga yang rumahnya mengalami kebakaran. Ita menyebut bantuan tersebut akan dikerjasamakan dengan berbagai pihak untuk membantu korban memperoleh kembali tempat tinggal yang layak.
Sementara itu, terkait aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), Ita menyampaikan bahwa PPPK Tahap 3 telah ditetapkan. Ia juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kesejahteraan pegawai dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas.
Menurutnya, kebijakan penggajian perlu dikelola secara cermat agar hak pegawai dapat dipenuhi dan pelaksanaan tugas pemerintahan tetap berjalan sesuai ketentuan.
Ita turut mengungkapkan bahwa dirinya baru kembali dari pembahasan mengenai skema pembiayaan daerah bersama pihak legislatif. Ia berharap penjajakan sumber pendanaan alternatif di luar APBN dapat membuka ruang lebih besar bagi percepatan pembangunan di Barito Selatan.
Berbagai rencana tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan. Realisasinya akan bergantung pada kejelasan skema pendanaan, kesiapan program, serta kesesuaiannya dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah. (Abeh)
