• Redaksi
  • Tentang Kami
  • Kebijakan Hak Cipta
  • Privacy Policy
Jumat, 20 November 2026
Kirimi Artikel Yukk  
www.jelajah.co
No Result
View All Result
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Nusantara
    • Aceh
    • Babel
    • Bali
    • Banten
    • Bengkulu
    • Gorontalo
    • Jabar
    • Jakarta
    • Jambi
    • Jateng
    • Jatim
    • Kalbar
    • Kalsel
    • Kaltara
    • Kalteng
    • Kaltim
    • Kepri
    • Lampung
    • Maluku
    • Malut
    • NTB
    • NTT
    • Papua
    • Riau
    • Sulbar
    • Sulsel
    • Sulteng
    • Sultra
    • Sulut
    • Sumbar
    • Sumsel
    • Sumut
    • Yogyakarta
  • Sudut Pandang
  • E-Paper
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Nusantara
    • Aceh
    • Babel
    • Bali
    • Banten
    • Bengkulu
    • Gorontalo
    • Jabar
    • Jakarta
    • Jambi
    • Jateng
    • Jatim
    • Kalbar
    • Kalsel
    • Kaltara
    • Kalteng
    • Kaltim
    • Kepri
    • Lampung
    • Maluku
    • Malut
    • NTB
    • NTT
    • Papua
    • Riau
    • Sulbar
    • Sulsel
    • Sulteng
    • Sultra
    • Sulut
    • Sumbar
    • Sumsel
    • Sumut
    • Yogyakarta
  • Sudut Pandang
  • E-Paper
No Result
View All Result
Jelajah.co
No Result
View All Result
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Nusantara
  • Sudut Pandang
  • E-Paper
Home Nusantara Jabar

Sengketa Informasi Publik AWPI VS DLH Kota Bekasi Tuntas,MA Tolak Permohonan PK

Redaksi by Redaksi
19 November 2026
in Jabar
A A
Share on FacebookShare on Twitter

BEKASI, Jelajah.co – Sengketa keterbukaan informasi publik antara Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (DPC AWPI) Kota Bekasi dengan Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi akhirnya mencapai tahap akhir. Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) secara resmi menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi.

Penolakan tersebut tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 128 PK/TUN/KI/2026 yang diputus pada 1 Oktober 2026, dengan amar putusan: “Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi.”

Putusan tersebut sekaligus menjadi akhir dari rangkaian upaya hukum yang ditempuh DLH Kota Bekasi dalam sengketa informasi publik melawan DPC AWPI Kota Bekasi.

BACA JUGA

Tiga Cagar Budaya Kalteng Disetujui Jadi Peringkat Nasional

11 November 2026

AOI Dorong Regenerasi Petani Muda dan Penguatan Sistem Pertanian Organik

19 Oktober 2026

Sebelumnya, DPC AWPI Kota Bekasi telah memenangkan sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melalui Putusan Nomor 1468/PTSN-MK/KI-JBR/IX/2024.

Tidak menerima putusan tersebut, DLH Kota Bekasi kemudian mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. Namun, upaya hukum itu kembali berujung pada kekalahan DLH berdasarkan Putusan Nomor 149/G/KI/2024/PTUN.BDG.

DLH Kota Bekasi selanjutnya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, permohonan kasasi tersebut juga ditolak melalui Putusan Nomor 345 K/TUN/KI/2025.

Belum berhenti sampai di situ, DLH Kota Bekasi kembali menempuh upaya hukum luar biasa melalui permohonan Peninjauan Kembali. Hasilnya, Mahkamah Agung kembali menolak permohonan tersebut melalui putusan yang dibacakan pada 1 Oktober 2026.

Kuasa Hukum DPC AWPI Kota Bekasi, R. Sigit Handoyo Subagiono, S.H., M.H., Managing Partner Kantor Hukum HANDOYO & REKAN, menyatakan bahwa putusan penolakan PK tersebut merupakan hal penting bagi penegakan hukum, khususnya dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

“Dengan telah dikeluarkannya putusan dari Mahkamah Agung RI yang menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Dinas LH Kota Bekasi, artinya proses upaya hukum yang dilakukan oleh Dinas LH Kota Bekasi sudah selesai,” ujar Sigit kepada awak media, Kamis (19/11/2026).

Sigit menegaskan, pihaknya meminta Pemerintah Kota Bekasi, khususnya Wali Kota Bekasi, untuk segera mengambil langkah agar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi.

“Kami meminta dengan tegas kepada Wali Kota Bekasi agar serius melihat persoalan ini dan segera memerintahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi untuk menjalankan amar putusan tersebut. Dengan telah ditolaknya permohonan Peninjauan Kembali, kami menilai tidak ada lagi upaya hukum biasa maupun luar biasa yang dapat ditempuh dalam perkara ini,” tegasnya.

Menurut Sigit, pelaksanaan putusan pengadilan merupakan kewajiban yang harus dihormati oleh setiap pihak, termasuk badan publik dan pejabat pemerintahan. Karena itu, ia berharap Pemerintah Kota Bekasi segera memastikan adanya tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung tersebut.

Ia juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal pelaksanaan putusan hingga hak atas informasi publik yang menjadi objek sengketa dapat dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan atau tanggapan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup maupun Pemerintah Kota Bekasi terkait putusan PK tersebut dan langkah yang akan diambil untuk menindaklanjutinya.

Dengan ditolaknya permohonan PK, perhatian kini tertuju pada pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini sekaligus menjadi ujian bagi komitmen badan publik dalam menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Previous Post

Penjualan Mobil Listrik Melonjak 200 Kali Lipat, Moeldoko Soroti Kepastian Investasi

Next Post

Sungai Hantasan Mangkatip Dangkal, Rimbawan Desak Pemkab Segera Lakukan Pengerukan

Redaksi

Redaksi

Redaksi www.jelajah.co

BERITA POPULER

Isu Terduga Pembunuh di Pendang Dipastikan Hoaks, Kapolsek Dusun Utara Minta Warga Tetap Tenang

18 November 2026

Korporasi Rakyat Desak Mabes Polri Ambil Alih Kasus Dugaan Pemalsuan Dokumen Eka Afriana

12 November 2026

Pagar Beton Miring Roboh Tewaskan Armani, Istri Sedang Berjuang Melahirkan

19 November 2026
Oplus_16908288

Proyek Rp11,9 Miliar Diduga Rusak Parah, Korporasi Rakyat Desak KPK Usut PUPR Pesawaran

9 November 2026

Mengenal Fathan Subchi, Dari Anggota DPR RI Hingga BPK RI

24 Februari 2025

Helikopter Pemadam Karhutla Jatuh di Sungai Barito, Satu WNI Meninggal dan Dua WNA Selamat

8 November 2026
  • Redaksi
  • Tentang Kami
  • Kebijakan Hak Cipta
  • Privacy Policy

© 2024 JELAJAH.CO - All Rights Reserved.

No Result
View All Result
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Nusantara
    • Aceh
    • Babel
    • Bali
    • Banten
    • Bengkulu
    • Gorontalo
    • Jabar
    • Jakarta
    • Jambi
    • Jateng
    • Jatim
    • Kalbar
    • Kalsel
    • Kaltara
    • Kalteng
    • Kaltim
    • Kepri
    • Lampung
    • Maluku
    • Malut
    • NTB
    • NTT
    • Papua
    • Riau
    • Sulbar
    • Sulsel
    • Sulteng
    • Sultra
    • Sulut
    • Sumbar
    • Sumsel
    • Sumut
    • Yogyakarta
  • Sudut Pandang
  • E-Paper

© 2024 JELAJAH.CO - All Rights Reserved.