BEKASI, Jelajah.co – Sengketa keterbukaan informasi publik antara Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (DPC AWPI) Kota Bekasi dengan Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi akhirnya mencapai tahap akhir. Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) secara resmi menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi.
Penolakan tersebut tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 128 PK/TUN/KI/2026 yang diputus pada 1 Oktober 2026, dengan amar putusan: “Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi.”
Putusan tersebut sekaligus menjadi akhir dari rangkaian upaya hukum yang ditempuh DLH Kota Bekasi dalam sengketa informasi publik melawan DPC AWPI Kota Bekasi.
Sebelumnya, DPC AWPI Kota Bekasi telah memenangkan sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melalui Putusan Nomor 1468/PTSN-MK/KI-JBR/IX/2024.
Tidak menerima putusan tersebut, DLH Kota Bekasi kemudian mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. Namun, upaya hukum itu kembali berujung pada kekalahan DLH berdasarkan Putusan Nomor 149/G/KI/2024/PTUN.BDG.
DLH Kota Bekasi selanjutnya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, permohonan kasasi tersebut juga ditolak melalui Putusan Nomor 345 K/TUN/KI/2025.
Belum berhenti sampai di situ, DLH Kota Bekasi kembali menempuh upaya hukum luar biasa melalui permohonan Peninjauan Kembali. Hasilnya, Mahkamah Agung kembali menolak permohonan tersebut melalui putusan yang dibacakan pada 1 Oktober 2026.
Kuasa Hukum DPC AWPI Kota Bekasi, R. Sigit Handoyo Subagiono, S.H., M.H., Managing Partner Kantor Hukum HANDOYO & REKAN, menyatakan bahwa putusan penolakan PK tersebut merupakan hal penting bagi penegakan hukum, khususnya dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
“Dengan telah dikeluarkannya putusan dari Mahkamah Agung RI yang menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Dinas LH Kota Bekasi, artinya proses upaya hukum yang dilakukan oleh Dinas LH Kota Bekasi sudah selesai,” ujar Sigit kepada awak media, Kamis (19/11/2026).
Sigit menegaskan, pihaknya meminta Pemerintah Kota Bekasi, khususnya Wali Kota Bekasi, untuk segera mengambil langkah agar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi.
“Kami meminta dengan tegas kepada Wali Kota Bekasi agar serius melihat persoalan ini dan segera memerintahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi untuk menjalankan amar putusan tersebut. Dengan telah ditolaknya permohonan Peninjauan Kembali, kami menilai tidak ada lagi upaya hukum biasa maupun luar biasa yang dapat ditempuh dalam perkara ini,” tegasnya.
Menurut Sigit, pelaksanaan putusan pengadilan merupakan kewajiban yang harus dihormati oleh setiap pihak, termasuk badan publik dan pejabat pemerintahan. Karena itu, ia berharap Pemerintah Kota Bekasi segera memastikan adanya tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung tersebut.
Ia juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal pelaksanaan putusan hingga hak atas informasi publik yang menjadi objek sengketa dapat dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan atau tanggapan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup maupun Pemerintah Kota Bekasi terkait putusan PK tersebut dan langkah yang akan diambil untuk menindaklanjutinya.
Dengan ditolaknya permohonan PK, perhatian kini tertuju pada pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini sekaligus menjadi ujian bagi komitmen badan publik dalam menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi kepada masyarakat.








