Oleh: Cut Habibi (Sekretaris AWPI Provinsi Lampung)
Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dibangun dengan satu janji besar: memangkas jarak, mempercepat waktu, dan menggerakkan ekonomi. Namun janji itu terasa mulai retak ketika realitas di balik kemudi berkata lain, tol yang megah, sepi, mahal, dan di beberapa titik justru menguji keselamatan.
Pengalaman melintasi JTTS dari Gerbang Tol Kota Baru, Bandar Lampung, hingga keluar di Gerbang Tol Manggala dengan tarif Rp170.500 menjadi potret nyata persoalan itu. Jalan tol memang berfungsi. Pintu masuk terbuka. Kendaraan melaju. Tetapi lalu lintasnya lengang, seolah jalan ini lebih sering menunggu daripada dilalui.
Sepinya JTTS bukan misteri. Tarif yang melambung tinggi menjadi penghalang pertama bagi pengguna mobil pribadi. Bagi banyak warga, Rp170 ribu sekali jalan bukan sekadar angka, melainkan pilihan: antara memangkas waktu tempuh atau menjaga belanja rumah tangga.
Ketika penghematan waktu harus ditebus setara belanja dapur, maka jalan nasional meski lebih lambat tetap menjadi pilihan rasional.
Namun persoalan JTTS tidak berhenti pada mahalnya tarif. Ada ironi yang lebih berbahaya: kualitas permukaan jalan yang belum sepenuhnya sejalan dengan standar keselamatan jalan tol.
Di sejumlah ruas, jalan memang tidak berlubang, tetapi bergelombang. Dan di jalan tol, gelombang kecil bukan soal kenyamanan, melainkan soal nyawa.
Jalan bergelombang pada kecepatan tinggi mengganggu stabilitas kendaraan, meningkatkan risiko kehilangan kendali, memperbesar peluang aquaplaning saat hujan, serta mempercepat kelelahan pengemudi. Di jalan biasa, kondisi ini mungkin dianggap wajar. Tapi di jalan tol, ia adalah anomali yang berbahaya.
Inilah kontradiksi terbesar JTTS hari ini: tarif premium, tapi rasa aman belum sepenuhnya premium. Seperti membeli tiket pesawat mahal, namun landasannya bergelombang. Pesawat boleh canggih, tapi kepercayaan penumpang runtuh sebelum lepas landas.
Tol seharusnya memanjakan keselamatan, bukan menguji refleks. Ketika jalan sepi, pengemudi cenderung melaju lebih cepat. Dan ketika kecepatan bertemu permukaan jalan yang tidak ideal, risiko kecelakaan justru meningkat.
Kombinasi ini berbahaya, lalu lintas rendah, kecepatan tinggi, dan kualitas jalan yang belum sempurna.
Pembangunan infrastruktur tidak cukup dinilai dari panjang jalan dan kecepatan penyelesaian proyek. Ia harus diuji dari tiga hal sekaligus: keterjangkauan, pemanfaatan, dan keselamatan. Jika satu saja pincang, maka manfaatnya ikut timpang.
JTTS hari ini tidak gagal secara fisik. Jalan sudah ada. Beton sudah terhampar. Namun ia belum sepenuhnya inklusif secara ekonomi dan belum sepenuhnya meyakinkan secara keselamatan. Tol ini lebih mirip koridor strategis daripada jalan rakyat.
Pertanyaannya kini sederhana namun mendasar:
jika tarif tol sudah mahal, mengapa kualitas dan rasa aman belum sepenuhnya menjawab harga itu?
Dan jika jalan tol masih bergelombang, lalu siapa yang sebenarnya sedang dipercepat? pembangunan, atau risikonya?
