Lampung, Jelajah.co – Pengelolaan anggaran di Dinas Pengelola Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Lampung terus menuai sorotan. Ratusan miliar rupiah yang digelontorkan setiap tahun seolah tak memberi dampak nyata bagi masyarakat. Infrastruktur yang buruk, proyek-proyek yang mangkrak, serta dugaan permainan kotor dalam pelaksanaan anggaran menjadi ancaman serius bagi pembangunan Lampung.
Praktisi sosial dan anggaran, Icha, menegaskan bahwa kondisi ini harus menjadi perhatian utama bagi masyarakat, NGO, maupun pers. “Sudah bertahun-tahun anggaran PSDA tidak terkelola dengan baik, sementara masyarakat terus dirugikan. Ini harus dihentikan! Gubernur Lampung harus benar-benar membangun daerah ini dengan manajerial yang baik,” tegasnya.
Ia juga menyoroti sikap Aparat Penegak Hukum (APH) yang terkesan diam dalam melihat kondisi pelaksanaan anggaran di Provinsi Lampung. “Jika dibiarkan terus seperti ini, anggaran hanya akan menjadi ladang permainan tanpa ada progres pembangunan yang nyata,” tambahnya.
Bincang Sore: Membedah Anggaran Lampung
Sebagai bentuk kepedulian terhadap pengelolaan anggaran di Provinsi Lampung, Icha bersama pemuda, mahasiswa, dan relasi akan menggelar Bincang Sore—sebuah diskusi terbuka untuk membahas pokok-pokok anggaran dan isu sosial di Lampung.
“Kita akan fokus penuh pada masa depan Lampung. Melalui diskusi ini, kita ingin memberikan masukan kepada Gubernur Mirzani Djausal agar di bawah kepemimpinannya, Lampung bisa menorehkan prestasi yang lebih baik,” ujarnya.
Isu utama yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut adalah permasalahan di PSDA Provinsi Lampung. Para peserta juga akan berkoordinasi dengan BPKP dan BPK untuk memahami bagaimana proses audit dilakukan dan memastikan hasil audit bisa dijadikan acuan agar kebocoran anggaran tidak terus terulang.
“Kami ingin ada transparansi dan akuntabilitas. Semua pihak harus bekerja sama agar anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan segelintir oknum,” tegas Icha.
Masyarakat kini berharap adanya gebrakan nyata dari pemerintah dan APH untuk membenahi pengelolaan anggaran di Lampung. Apakah ini akan menjadi awal perubahan, atau justru kembali menjadi wacana yang hilang begitu saja? (Red)
