Mesuji, Jelajah.co – Dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran di Kabupaten Mesuji kembali mencuat. Berbagai kegiatan fisik dan nonfisik yang dikelola instansi pemerintah diduga sarat rekayasa, mulai dari laporan pertanggungjawaban (SPJ) fiktif hingga indikasi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Ketua Pergerakan Jaringan Anti Korupsi Lampung (Pajak Lampung), Mareski, menegaskan temuan ini serius. Menurutnya, banyak belanja rutin dan proyek pembangunan di Mesuji penuh manipulasi, mulai dari pengadaan ATK, belanja pemeliharaan, makan-minum, sewa, perjalanan dinas, hingga proyek pertanian.
“Kami menemukan indikasi pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, kualitas asal-asalan, bahkan dugaan penggelembungan anggaran. Semua merugikan masyarakat dan menguntungkan oknum pejabat tertentu,” tegas Mareski, Rabu (27/8/25).
Mareski mencontohkan persoalan di Sekretariat Daerah Mesuji, khususnya pengelolaan anggaran makan dan minum yang diduga dikondisikan oknum pejabat. Di Dinas Pertanian, pengelolaan anggaran juga dinilai bobrok, sehingga program yang seharusnya menguntungkan petani justru merugikan masyarakat.
Ia mendesak langkah tegas dari aparat, mulai dari audit independen hingga penegakan hukum. “BPKP harus audit fisik dan finansial secara menyeluruh. Jika terbukti ada penggelembungan anggaran atau pengurangan kualitas pekerjaan, jaksa harus segera memeriksa dan memproses,” kata Mareski.
Mareski menambahkan, pemenang proyek yang melanggar aturan harus diberi sanksi tegas. “Mafia anggaran jangan dibiarkan. Rekanan nakal harus dihapus dari daftar dan diproses hukum,” tegasnya.
Ia menegaskan, masyarakat Mesuji berhak atas pembangunan berkualitas, bukan proyek asal-asalan yang jadi bancakan segelintir oknum. “Kami akan terus mengawal agar jaksa turun tangan memeriksa semua yang terlibat,” pungkas Mareski. (Red)
