Bandar Lampung, Jelajah.co – DPRD Provinsi Lampung menggelar rapat khusus untuk mengevaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah muncul ribuan kasus keracunan di berbagai daerah. Berdasarkan data Dinas Kesehatan, tercatat 5.626 kasus keracunan di 17 provinsi, termasuk Lampung, dengan laporan dari Lampung Tengah, Lampung Timur, Tulang Bawang, dan Bandar Lampung.
Ketua DPRD Lampung, Mingrum Gumay, menegaskan keselamatan siswa penerima manfaat harus menjadi prioritas utama.
Rabu, 24/09/2025, ia menyampaikan, “Fokus utama kita adalah keselamatan anak-anak penerima manfaat. Program ini baik, tapi pengawasan distribusi dan kualitas makanan harus diperketat. DPRD akan mengawal agar tidak ada lagi kasus keracunan berulang.”
Anggota Komisi II DPRD Lampung, Mikdar Ilyas, juga menekankan pentingnya seleksi penyedia makanan. “Tujuan MBG adalah memastikan gizi anak-anak terpenuhi, bukan sekadar bagi-bagi makanan. Maka penyedia harus benar-benar selektif, jangan sampai ada oknum yang hanya cari untung,” tegasnya.
Sejumlah fraksi DPRD Lampung pun menyatakan sikap berbeda. PDIP mendukung program tetap berjalan dengan audit ketat, Demokrat dan NasDem mendesak penghentian sementara, sementara PKS dan Gerindra mengusulkan perbaikan distribusi dan melibatkan UMKM lokal terverifikasi sebagai penyedia.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Lampung merekomendasikan pembentukan Satgas Pengawasan MBG, pemanggilan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan BPOM, serta peninjauan ulang kontrak dengan pihak penyedia katering. Rapat lanjutan akan digelar pada awal Oktober 2025, dengan hasil evaluasi yang akan disampaikan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai bahan rekomendasi nasional. (OJ)
