• Redaksi
  • Tentang Kami
  • Kebijakan Hak Cipta
  • Privacy Policy
Senin, 23 November 2026
Kirimi Artikel Yukk  
www.jelajah.co
No Result
View All Result
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Nusantara
    • Aceh
    • Babel
    • Bali
    • Banten
    • Bengkulu
    • Gorontalo
    • Jabar
    • Jakarta
    • Jambi
    • Jateng
    • Jatim
    • Kalbar
    • Kalsel
    • Kaltara
    • Kalteng
    • Kaltim
    • Kepri
    • Lampung
    • Maluku
    • Malut
    • NTB
    • NTT
    • Papua
    • Riau
    • Sulbar
    • Sulsel
    • Sulteng
    • Sultra
    • Sulut
    • Sumbar
    • Sumsel
    • Sumut
    • Yogyakarta
  • Sudut Pandang
  • E-Paper
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Nusantara
    • Aceh
    • Babel
    • Bali
    • Banten
    • Bengkulu
    • Gorontalo
    • Jabar
    • Jakarta
    • Jambi
    • Jateng
    • Jatim
    • Kalbar
    • Kalsel
    • Kaltara
    • Kalteng
    • Kaltim
    • Kepri
    • Lampung
    • Maluku
    • Malut
    • NTB
    • NTT
    • Papua
    • Riau
    • Sulbar
    • Sulsel
    • Sulteng
    • Sultra
    • Sulut
    • Sumbar
    • Sumsel
    • Sumut
    • Yogyakarta
  • Sudut Pandang
  • E-Paper
No Result
View All Result
Jelajah.co
No Result
View All Result
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Nusantara
  • Sudut Pandang
  • E-Paper
Home Nusantara Jakarta

Korporasi Rakyat Laporkan Dugaan Penyimpangan Anggaran Makan-Minum DPRD Bandar Lampung ke KPK

Redaksi by Redaksi
6 Oktober 2026
in Jakarta
A A
Share on FacebookShare on Twitter

JAKARTA, Jelajah.co — Konsorsium Penyambung Aspirasi Rakyat Koordinator Nasional Korporasi Rakyat melaporkan dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran makan dan minum rapat Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2025 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Laporan tersebut disampaikan setelah adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung mengenai ketidaksesuaian antara pengadaan konsumsi dan pelaksanaan kegiatan rapat di Sekretariat DPRD Bandar Lampung.

Koordinator Nasional Korporasi Rakyat, Rian Bima Sakti, mengatakan laporan tersebut merupakan bentuk desakan agar dugaan penyimpangan penggunaan anggaran daerah ditelusuri lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.

BACA JUGA

Tata Kelola Apartemen Delta Cakung Dipertanyakan, Legalitas Pengurus hingga Keselamatan Gedung Disorot

22 November 2026

Penjualan Mobil Listrik Melonjak 200 Kali Lipat, Moeldoko Soroti Kepastian Investasi

19 November 2026

“Lembaga dengan slogan Berani Jujur Hebat ini harus turun tangan. Ini bukan sekadar kelalaian administrasi,” kata Rian saat menyampaikan keterangan di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Temuan BPK Rp197,6 Juta

Berdasarkan laporan pemeriksaan BPK yang dikutip dalam laporan tersebut, terdapat selisih antara jumlah konsumsi yang tercatat dalam pengadaan dengan konsumsi yang teridentifikasi digunakan untuk kegiatan rapat.

Selisih tersebut mencapai 3.896 nasi kotak dan 6.138 snack, dengan nilai Rp197.616.773. Temuan itu berkaitan dengan belanja makan dan minum rapat Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung.

BPK mencatat anggaran belanja makan dan minum rapat tersebut mencapai sekitar Rp12,03 miliar, dengan realisasi hingga 31 Oktober 2025 sekitar Rp4,83 miliar. Harga yang tercatat dalam pengadaan antara lain Rp34.500 untuk nasi kotak dan Rp14.500 untuk snack.

Dalam pemeriksaan, BPK juga menemukan adanya konsumsi yang digunakan untuk kebutuhan makan harian anggota DPRD dan pejabat sekretariat, sementara sejumlah kegiatan hearing yang menjadi dasar pengadaan konsumsi disebut tidak terlaksana.

Temuan tersebut sebelumnya juga mendapat sorotan dari sejumlah pihak yang mendorong adanya pemeriksaan lebih lanjut.

Korporasi Rakyat Minta KPK Telusuri

Korporasi Rakyat menilai temuan tersebut perlu ditelusuri lebih jauh untuk memastikan apakah terdapat unsur pelanggaran hukum atau hanya persoalan administratif dan tata kelola anggaran.

Rian meminta KPK memeriksa pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan anggaran tersebut, termasuk Sekretaris DPRD dan pihak terkait lainnya.

“Kami meminta KPK segera memanggil Sekwan dan seluruh pimpinan DPRD Kota Bandar Lampung. Jangan biarkan uang rakyat habis hanya untuk memperkaya diri lewat manipulasi anggaran makan hingga perjalanan dinas fiktif,” ujarnya.

Selain anggaran konsumsi, Korporasi Rakyat juga meminta KPK mencermati anggaran perjalanan dinas Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2026 yang menurut mereka mencapai lebih dari Rp7 miliar.

Namun, dugaan adanya perjalanan dinas fiktif maupun unsur tindak pidana dalam pengelolaan anggaran tersebut masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan lebih lanjut.

Data pemberitaan sebelumnya menyebut anggaran perjalanan dinas Sekretariat DPRD Bandar Lampung pada 2026 sekitar Rp7,9 miliar, sementara transparansi realisasinya juga telah menjadi sorotan publik.

Desak Penelusuran Menyeluruh

Korporasi Rakyat juga menilai persoalan pengelolaan anggaran di Sekretariat DPRD Bandar Lampung perlu dilihat secara menyeluruh, termasuk belanja konsumsi, perjalanan dinas dan pos anggaran lainnya.

Mereka meminta aparat penegak hukum menelusuri dokumen penganggaran, realisasi belanja, bukti pembayaran, pelaksanaan kegiatan serta pihak-pihak yang terlibat apabila ditemukan indikasi penyimpangan.

Di sisi lain, temuan BPK mengenai ketidaksesuaian belanja konsumsi tersebut tidak otomatis membuktikan telah terjadi tindak pidana korupsi. Status hukum dan ada atau tidaknya unsur pidana tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum setelah dilakukan pemeriksaan. (Red)

Previous Post

ALAMBAKA Soroti Dugaan Setoran Dana BOS hingga 10 Persen, Kejati Lampung Didesak Periksa

Next Post

HUT ke-67 Kobar, Agustiar Sabran Tekankan Kearifan Lokal dan Kepedulian terhadap Relawan Karhutla

Redaksi

Redaksi

Redaksi www.jelajah.co

BERITA POPULER

Isu Terduga Pembunuh di Pendang Dipastikan Hoaks, Kapolsek Dusun Utara Minta Warga Tetap Tenang

18 November 2026

Korporasi Rakyat Desak Mabes Polri Ambil Alih Kasus Dugaan Pemalsuan Dokumen Eka Afriana

12 November 2026

Pagar Beton Miring Roboh Tewaskan Armani, Istri Sedang Berjuang Melahirkan

19 November 2026
Oplus_16908288

Proyek Rp11,9 Miliar Diduga Rusak Parah, Korporasi Rakyat Desak KPK Usut PUPR Pesawaran

9 November 2026

Mengenal Fathan Subchi, Dari Anggota DPR RI Hingga BPK RI

24 Februari 2025

Helikopter Pemadam Karhutla Jatuh di Sungai Barito, Satu WNI Meninggal dan Dua WNA Selamat

8 November 2026
  • Redaksi
  • Tentang Kami
  • Kebijakan Hak Cipta
  • Privacy Policy

© 2024 JELAJAH.CO - All Rights Reserved.

No Result
View All Result
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Nusantara
    • Aceh
    • Babel
    • Bali
    • Banten
    • Bengkulu
    • Gorontalo
    • Jabar
    • Jakarta
    • Jambi
    • Jateng
    • Jatim
    • Kalbar
    • Kalsel
    • Kaltara
    • Kalteng
    • Kaltim
    • Kepri
    • Lampung
    • Maluku
    • Malut
    • NTB
    • NTT
    • Papua
    • Riau
    • Sulbar
    • Sulsel
    • Sulteng
    • Sultra
    • Sulut
    • Sumbar
    • Sumsel
    • Sumut
    • Yogyakarta
  • Sudut Pandang
  • E-Paper

© 2024 JELAJAH.CO - All Rights Reserved.