• Redaksi
  • Tentang Kami
  • Kebijakan Hak Cipta
  • Privacy Policy
Senin, 23 November 2026
Kirimi Artikel Yukk  
www.jelajah.co
No Result
View All Result
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Nusantara
    • Aceh
    • Babel
    • Bali
    • Banten
    • Bengkulu
    • Gorontalo
    • Jabar
    • Jakarta
    • Jambi
    • Jateng
    • Jatim
    • Kalbar
    • Kalsel
    • Kaltara
    • Kalteng
    • Kaltim
    • Kepri
    • Lampung
    • Maluku
    • Malut
    • NTB
    • NTT
    • Papua
    • Riau
    • Sulbar
    • Sulsel
    • Sulteng
    • Sultra
    • Sulut
    • Sumbar
    • Sumsel
    • Sumut
    • Yogyakarta
  • Sudut Pandang
  • E-Paper
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Nusantara
    • Aceh
    • Babel
    • Bali
    • Banten
    • Bengkulu
    • Gorontalo
    • Jabar
    • Jakarta
    • Jambi
    • Jateng
    • Jatim
    • Kalbar
    • Kalsel
    • Kaltara
    • Kalteng
    • Kaltim
    • Kepri
    • Lampung
    • Maluku
    • Malut
    • NTB
    • NTT
    • Papua
    • Riau
    • Sulbar
    • Sulsel
    • Sulteng
    • Sultra
    • Sulut
    • Sumbar
    • Sumsel
    • Sumut
    • Yogyakarta
  • Sudut Pandang
  • E-Paper
No Result
View All Result
Jelajah.co
No Result
View All Result
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Nusantara
  • Sudut Pandang
  • E-Paper
Home Nusantara Jakarta

Korporasi Rakyat Laporkan Dugaan Penyimpangan Aset dan Retribusi Dishub Lampung ke KPK

Redaksi by Redaksi
7 Oktober 2026
in Jakarta
A A
Share on FacebookShare on Twitter

JAKARTA, Jelajah.co — Korporasi Rakyat resmi melaporkan dugaan penyimpangan pengelolaan aset dan retribusi pada Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Lampung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (6/10/2026).

Laporan tersebut disampaikan Koordinator Nasional Korporasi Rakyat, Rian Bima Sakti, ke Gedung Merah Putih KPK. Mereka meminta aparat penegak hukum menelusuri sejumlah persoalan yang disebut berkaitan dengan pengelolaan aset daerah, pendapatan retribusi, serta pengelolaan bus bantuan pemerintah pusat.

Rian mengatakan pihaknya membawa dokumen dan bukti awal yang menurut mereka perlu diperiksa lebih lanjut oleh KPK.

BACA JUGA

Tata Kelola Apartemen Delta Cakung Dipertanyakan, Legalitas Pengurus hingga Keselamatan Gedung Disorot

22 November 2026

Penjualan Mobil Listrik Melonjak 200 Kali Lipat, Moeldoko Soroti Kepastian Investasi

19 November 2026

“Dokumen laporan dan bukti-bukti awal penyimpangan anggaran sudah kami sampaikan. Kami minta KPK membongkar seluruh permainan gelap ini dari akar sampai ke pucuknya. Anggaran daerah, terutama yang bersumber dari keringat rakyat lewat PAD, tidak boleh dijadikan mainan atau bancakan oknum pejabat,” tegas Rian dalam keterangannya di depan Gedung KPK, Selasa.

Salah satu persoalan yang disoroti adalah perbedaan data realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah. Berdasarkan pemberitaan sebelumnya yang mengutip Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Lampung atas LKPD 2024, realisasi retribusi tercatat Rp110.210.600.

Sementara data yang disebut disampaikan Dishub kepada Komisi IV DPRD Lampung mencantumkan realisasi Rp198.282.400. Perbedaan kedua angka tersebut mencapai Rp88.070.800. LHP BPK atas LKPD Provinsi Lampung Tahun 2024 sendiri diserahkan pada Mei 2025.

Korporasi Rakyat juga menyoroti pengelolaan sejumlah aset tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung. Sebelumnya, mereka menyebut adanya perbedaan antara luas aset yang dikelola atau disewakan dengan luasan yang tercatat dalam laporan, termasuk aset di kawasan Natar, Terminal Mulyojati Metro, Taman Sari Pesawaran, Kemiling, Tanjung Bintang dan Pahoman.

Selain aset tanah, Korporasi Rakyat meminta KPK memeriksa pengelolaan 23 unit bus bantuan pemerintah pusat. Mereka mengklaim 19 unit di antaranya tidak beroperasi, sementara penggunaan sebagian bus lainnya disebut dikenakan tarif hingga Rp1 juta per hari.

Rian mempertanyakan mekanisme penggunaan, pencatatan penerimaan, serta penyetoran pendapatan dari pemanfaatan aset dan kendaraan tersebut ke kas daerah.

Laporan ini juga menyinggung pengelolaan aset tanah seluas sekitar 112 hektare di kawasan Natar, Lampung Selatan, yang berada di sekitar Bandara Radin Inten II. Persoalan aset tersebut sebelumnya telah menjadi sorotan terkait rendahnya realisasi retribusi dibandingkan target yang tercantum dalam dokumen keuangan daerah.

Di sisi lain, tudingan Korporasi Rakyat tersebut masih berupa laporan dan dugaan yang memerlukan verifikasi serta pemeriksaan aparat penegak hukum. BPK juga menjelaskan bahwa pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan secara khusus untuk mengungkap fraud, meski apabila ditemukan penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran yang berdampak pada potensi kerugian negara, hal tersebut dapat diungkap dalam LHP.

Hingga berita ini disusun, belum ada penjelasan dari Kepala Dishub Lampung Bambang Sumbogo mengenai seluruh tudingan yang disampaikan Korporasi Rakyat. Ruang klarifikasi tetap terbuka bagi Dishub Lampung maupun pihak lain yang disebut dalam laporan tersebut.

Korporasi Rakyat menyatakan tidak akan berhenti pada penyampaian laporan. Mereka berencana menggelar aksi di depan Gedung KPK pada pekan berikutnya untuk mengawal laporan dan mendesak dilakukan penelusuran terhadap dugaan penyimpangan pengelolaan aset serta retribusi Dishub Lampung. (Red)

Previous Post

ISPU Barsel Tembus 1.000, Kabut Asap Buntok Kian Mengkhawatirkan

Next Post

HUT ke-67 Barsel, Dinkes Gandeng Adaro Gelar Operasi Katarak Gratis untuk 51 Warga

Redaksi

Redaksi

Redaksi www.jelajah.co

BERITA POPULER

Isu Terduga Pembunuh di Pendang Dipastikan Hoaks, Kapolsek Dusun Utara Minta Warga Tetap Tenang

18 November 2026

Korporasi Rakyat Desak Mabes Polri Ambil Alih Kasus Dugaan Pemalsuan Dokumen Eka Afriana

12 November 2026

Pagar Beton Miring Roboh Tewaskan Armani, Istri Sedang Berjuang Melahirkan

19 November 2026
Oplus_16908288

Proyek Rp11,9 Miliar Diduga Rusak Parah, Korporasi Rakyat Desak KPK Usut PUPR Pesawaran

9 November 2026

Mengenal Fathan Subchi, Dari Anggota DPR RI Hingga BPK RI

24 Februari 2025

Helikopter Pemadam Karhutla Jatuh di Sungai Barito, Satu WNI Meninggal dan Dua WNA Selamat

8 November 2026
  • Redaksi
  • Tentang Kami
  • Kebijakan Hak Cipta
  • Privacy Policy

© 2024 JELAJAH.CO - All Rights Reserved.

No Result
View All Result
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Nusantara
    • Aceh
    • Babel
    • Bali
    • Banten
    • Bengkulu
    • Gorontalo
    • Jabar
    • Jakarta
    • Jambi
    • Jateng
    • Jatim
    • Kalbar
    • Kalsel
    • Kaltara
    • Kalteng
    • Kaltim
    • Kepri
    • Lampung
    • Maluku
    • Malut
    • NTB
    • NTT
    • Papua
    • Riau
    • Sulbar
    • Sulsel
    • Sulteng
    • Sultra
    • Sulut
    • Sumbar
    • Sumsel
    • Sumut
    • Yogyakarta
  • Sudut Pandang
  • E-Paper

© 2024 JELAJAH.CO - All Rights Reserved.