Jakarta, Jelajah.co- Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata mensosialisasikan Surat Edaran (SE) Menteri Pariwisata Nomor SE/3/HK.01.03/MP/2025 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Wisata yang Aman, Nyaman, dan Menyenangkan pada Saat Libur Sekolah 2025. Sosialisasi ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang digelar secara hybrid dari Ruang Sidang Utama (RSU), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (23/6/2025).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir selaku pimpinan rapat menyampaikan bahwa terdapat dua agenda utama dalam Rakor tersebut, yakni sosialisasi SE Menteri Pariwisata dan pembahasan kondisi inflasi terkini.
“Bapak-Ibu yang kami hormati, dalam kesempatan pagi hari ini, ada dua hal yang akan kita laksanakan, yang pertama di sini hadir dalam rangka sosialisasi Surat Edaran Menteri Pariwisata, yang kami hormati Ibu Menteri Pariwisata, Ibu Widiyanti Putri Wardhana, beserta seluruh teman-teman dari Kementerian Pariwisata,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana hadir secara virtual. Dia menyampaikan pentingnya kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi musim libur sekolah agar berlangsung aman, nyaman, dan berkesan. Hal ini juga selaras dengan upaya strategis Kemendagri dalam memperkuat ekonomi daerah dan semangat Asta Cita.
“Sebagaimana kita pahami bersama, periode libur sekolah atau kenaikan kelas merupakan salah satu momen utama peningkatan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi sektor pariwisata. Namun, intensitas pergerakan ini juga disertai dengan potensi risiko yang menuntut antisipasi yang matang dari kita semua,” ungkapnya.
Dalam rangka mitigasi risiko selama masa libur sekolah (baik dari aspek keselamatan, potensi bencana, hingga kedisiplinan), Kementerian Pariwisata berdasarkan SE tersebut mengimbau para pengelola destinasi wisata, pelaku usaha pariwisata, dan pemerintah daerah untuk mengambil berbagai langkah strategis.
Langkah-langkah tersebut terdiri atas: pertama, mengimbau kepada pemerintah daerah untuk menerapkan CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability) atau Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan. Kedua, penerapan Standar Usaha Pariwisata Berbasis Risiko. Ketiga, berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk kelancaran berwisata.
Keempat, imbauan keamanan kepada destinasi yang berpotensi padat pengunjung. Kelima, aktivasi media sosial dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP). Keenam, penggunaan transportasi yang layak dan aman. Ketujuh, koordinasi penyediaan rest area bagi pengemudi di sekitar destinasi wisata.
“Sosialisasi hari ini, kami minta untuk menjadi langkah strategis bagi membangun kesadaran bersama akan pentingnya penerapan standar keselamatan dan kenyamanan di setiap destinasi wisata yang tentunya membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah daerah,” lanjut Widiyanti.
Ia menegaskan pentingnya memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan pariwisata berkelanjutan, terutama saat lonjakan mobilitas masyarakat seperti pada masa liburan sekolah. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, serta masyarakat adalah kunci untuk mewujudkan destinasi yang tertib, aman, dan ramah bagi semua kalangan, terutama keluarga dan anak.
“Mari kita semua bersiap secara terstruktur dan terukur menghadapi momen libur sekolah 2025 ini agar wisata yang berjalan menjadi aman, nyaman, dan berkesan,” pungkasnya. (Kahfi)
