Oleh: Cut habibi
Di sebuah negeri agraria bernama Nusantara Raya, rakyat petani adalah prajurit utama. Mereka menggenggam cangkul, menggali tanah, menanam singkong—bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi demi menyokong ketahanan pangan negeri.
Namun, sabda yang turun dari istana pangan berbeda arah. Alih-alih memperkuat prajuritnya—yakni petani singkong—sang Menko Pangan, Zulkifli Hasan, justru melanggengkan kebijakan impor tepung singkong dari luar negeri.
Kebijakan ini seperti memberi makan kerajaan dengan gandum asing, padahal lumbung negeri sendiri tengah penuh. Lebih menyakitkan lagi, kebijakan tersebut menciderai titah besar Presiden Prabowo Subianto yang menghendaki kedaulatan pangan maksimal dalam 4 hingga 5 tahun ke depan.
“Ladang kami ditanami singkong, tapi yang masuk pasar malah tepung dari luar negeri. Kami tak minta disubsidi, hanya tolong jangan disingkirkan,” keluh Paidi, petani dari Lampung Tengah, yang mengaku hasil panennya menumpuk di gudang karena tak laku. (11/05/25)
Dampaknya meluas. Petani mengalami kerugian, tengkulak menolak membeli, dan pabrik lokal gulung tikar karena kalah saing harga. Kebijakan ini tak hanya menyingkirkan singkong lokal dari pasar, tapi juga menyingkirkan harapan ribuan petani yang menggantungkan hidup pada tanaman umbi itu.
Lebih dari itu, keputusan ini memicu keresahan sosial. Petani merasa diperlakukan seperti rakyat kelas dua di tanahnya sendiri. Tak ada jaminan perlindungan, bahkan untuk bahan pangan selevel singkong.
Namun di tengah gelombang suara sumbang dari petani, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mulai membuka ruang untuk perubahan. Dalam keterangan resminya, Plt. Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Isy Karim, menyatakan bahwa pihaknya siap membahas usulan larangan dan pembatasan (lartas) impor singkong dan tapioka di Kemenko Perekonomian.
“Menanggapi permintaan pembatasan impor singkong dan tapioka, Kemendag siap melakukan pembahasan usulan lartas tersebut di Kemenko Bidang Perekonomian. Kami terbuka terhadap berbagai masukan dan evaluasi,” jelas Isy. (11/05/25)
Isy menegaskan, pembahasan akan dilakukan saat kondisi ekonomi global membaik dan tetap mempertimbangkan suara pemangku kepentingan. Harapan itu ada, tapi tak sedikit petani yang merasa janji itu terlalu lama menunggu.
“Kalau nunggu ekonomi dunia membaik, ladang kami keburu ditumbuhi alang-alang,” celetuk Warno, petani tua dari Metro, sambil menepuk topinya. (11/05/25)
Dan beginilah potret kerajaan agraria saat ini—petaninya bekerja siang malam, tapi yang dipuja adalah komoditas asing yang lebih murah. Sementara itu, di sudut-sudut desa, rakyat masih setia menjaga ladang, walau sabda istana tak lagi berpihak pada mereka.
