Way Kanan, Jelajah.co – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) terhadap sopir truk pengangkut batu bara di Kabupaten Way Kanan kembali mencuat dan menuai sorotan tajam dari berbagai pihak. Praktik ilegal ini dinilai sebagai potret buram penegakan hukum di daerah, apalagi muncul dugaan keterlibatan oknum aparat dari Polres Way Kanan.
Isu bahwa para pelaku pungli mendapat “bekingan” dari internal kepolisian memperkuat kecurigaan publik bahwa pengawasan di tubuh Polri belum berjalan optimal. Kondisi ini semakin memperpanjang daftar persoalan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum tersebut.
“Ini bukan sekadar masalah hukum biasa, tapi mencerminkan sistem yang sudah sakit. Jika benar ada keterlibatan aparat, maka ini bukan lagi pelanggaran individu, tapi kejahatan terstruktur yang harus dibongkar,” tegas Ketua Umum HMI Badko Sumbagsel, Tommy Perdana Putra, dalam pernyataannya, Minggu (04/05/25).
Tommy menilai praktik pungli terhadap sopir truk tidak hanya merugikan para pekerja yang tengah mencari nafkah, tetapi juga mencoreng citra kepolisian secara nasional. Ia menyoroti seriusnya dugaan keterlibatan Kasat Reskrim dan Kapolres Way Kanan sebagai bentuk pengkhianatan terhadap tugas negara.
“Kami mendesak Kapolda Lampung untuk bertindak tegas. Jangan sampai institusi kepolisian di Lampung berubah menjadi sarang pemalak berkedok aparat. Jika dugaan ini terbukti, maka pencopotan jabatan hingga proses hukum terhadap para pelaku harus dilakukan tanpa pandang bulu,” tegasnya lagi.
Ia juga mengingatkan pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam pengawasan kasus ini. Menurutnya, keterlibatan masyarakat sangat penting agar proses hukum tidak mandek di tengah jalan.
“Masyarakat punya hak untuk tahu dan harus dilibatkan dalam pengawasan. Jika tidak ditindak serius, praktik semacam ini akan terus berlangsung di bawah permukaan dan memperparah krisis kepercayaan terhadap aparat,” sambungnya.
Di akhir pernyataannya, Tommy menyerukan agar Polri segera membersihkan internal dari oknum-oknum yang mencederai institusi. Ia menegaskan bahwa reformasi di tubuh kepolisian harus menjadi prioritas untuk mengembalikan kepercayaan rakyat dan menjaga marwah Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. (Red)
