JAKARTA, Jelajah.co — Konsorsium Penyambung Aspirasi Rakyat atau Korporasi Rakyat memastikan akan membawa dugaan persoalan pemalsuan dokumen identitas yang dikaitkan dengan mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung berinisial E.A. ke tingkat nasional.
Korporasi Rakyat menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) pada 11 September untuk mendesak penanganan perkara tersebut secara menyeluruh.
Ketua Korporasi Rakyat, A. Zahriansyah, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk desakan agar dugaan perubahan atau pemalsuan dokumen identitas yang berkaitan dengan proses pengangkatan E.A. sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 2008 mendapat kepastian hukum.
Selain meminta pemeriksaan dugaan persoalan dokumen, Korporasi Rakyat juga meminta kemungkinan dampak terhadap keuangan negara ditelusuri apabila nantinya terdapat fakta hukum yang membuktikan adanya penggunaan dokumen tidak sah dalam proses memperoleh status kepegawaian.
“Ini bukan persoalan kecil. Kami mempertanyakan bagaimana mungkin dugaan persoalan identitas yang berkaitan dengan proses pengangkatan seorang aparatur negara sudah bergulir begitu lama, tetapi kepastian hukumnya belum diketahui secara terbuka,” tegas Zahriansyah usai konsolidasi organisasi di Markas Nasional Korporasi Rakyat.
Menurutnya, perkara yang telah menjadi perhatian publik selama lebih dari satu tahun tersebut harus ditangani secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Persoalan yang dipersoalkan Korporasi Rakyat bermula dari dugaan adanya perbedaan atau perubahan data identitas pribadi, termasuk yang berkaitan dengan akta kelahiran, ijazah, KTP, dan Kartu Keluarga.
Berdasarkan materi yang disampaikan Korporasi Rakyat, sejumlah pemberitaan pada Mei hingga Juni 2025 menyoroti perbedaan tahun kelahiran, yakni 25 April 1970 dan 25 April 1973.
Perbedaan data tersebut kemudian dipersoalkan karena diduga berkaitan dengan persyaratan batas usia dalam proses seleksi CPNS di Kabupaten Way Kanan pada 2008.
Korporasi Rakyat juga menyebut persoalan tersebut sebelumnya telah dilaporkan oleh salah satu lembaga ke Polda Lampung pada 2 Juni 2025.
“Ada apa dengan penanganan perkara di tingkat wilayah? Mengapa persoalan sebesar ini harus terus didorong agar mendapatkan perhatian di tingkat nasional?” ujar Zahriansyah.
Korporasi Rakyat menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke Mabes Polri untuk meminta evaluasi dan pengawasan terhadap penanganan perkara di tingkat daerah.
Mereka mendesak aparat melakukan pemeriksaan terhadap seluruh dokumen pembanding, menelusuri riwayat perubahan identitas, memeriksa proses administrasi penerimaan CPNS, serta meminta klarifikasi dari seluruh pihak yang berkaitan.
Zahriansyah menegaskan, seluruh dugaan tersebut harus diuji melalui mekanisme hukum dan pembuktian yang objektif.
Selain Mabes Polri, Korporasi Rakyat juga akan menyampaikan tuntutannya kepada KPK. Mereka meminta lembaga antirasuah menelaah kemungkinan adanya kerugian keuangan negara apabila dugaan penggunaan dokumen yang tidak sah tersebut terbukti secara hukum berkaitan dengan proses pengangkatan dan pembayaran hak-hak kepegawaian.
“Kami ingin KPK melihat persoalan ini dari sisi keuangan negara. Jika benar terdapat manipulasi dokumen yang menjadi dasar memperoleh status kepegawaian dan kemudian menimbulkan keuntungan finansial dari uang negara, maka seluruh konsekuensi hukumnya harus diperiksa,” katanya.
Menurut Korporasi Rakyat, penelusuran tersebut perlu mencakup pembayaran gaji, tunjangan, hak kepegawaian, jabatan-jabatan yang pernah diemban, serta penggunaan anggaran negara yang berkaitan dengan status kepegawaian tersebut.
Korporasi Rakyat menegaskan aksi di KPK dan Mabes Polri merupakan bentuk pengawalan terhadap proses penegakan hukum agar berjalan tanpa intervensi dan tanpa perlakuan istimewa.
“Fakta harus dibuka secara akuntabel dan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” tegas Zahriansyah.
(Rls)
