BANDAR LAMPUNG, Jelajah.co – Penolakan terhadap perhelatan Pesta Ghoib Halloween di Viper, Bandar Lampung, menguat. Rian BS dari Perkumpulan Alumni UIN Raden Intan Lampung secara tegas menolak agenda tersebut dan mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung segera mengambil sikap. Jika pemerintah tidak bertindak, ia menyatakan akan menyiapkan massa untuk menggeruduk lokasi penyelenggaraan acara.
Bagi Rian, persoalan ini bukan sekadar penyelenggaraan pesta bertema Halloween. Ia mempertanyakan sikap pemerintah dalam menyaring kegiatan hiburan di tengah masyarakat Bandar Lampung yang mayoritas beragama Islam, terlebih kota ini mengusung jargon “Tapis Berseri”.
“Kami menolak dengan tegas adanya perhelatan Pesta Ghoib Halloween di Viper. Pemkot Bandar Lampung harus lebih serius menyeleksi setiap event yang akan diselenggarakan. Jangan sampai pemerintah mengabaikan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat,” tegas Rian, Kamis (22/10/2026).
Ia menilai, pemerintah tidak seharusnya hanya melihat kegiatan hiburan dari sisi ekonomi dan keramaian. Konsep acara, karakter sosial masyarakat, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, menurutnya, juga harus menjadi pertimbangan sebelum sebuah kegiatan diselenggarakan.
Rian bahkan menyatakan akan mengambil langkah langsung dengan mengerahkan massa apabila Pemkot Bandar Lampung tidak merespons penolakan tersebut.
“Kalau pemerintah kota tidak mengambil tindakan terkait Pesta Ghoib ini, saya akan menyiapkan massa untuk menggeruduk lokasi. Jangan sampai pemerintah terkesan membiarkan persoalan ini begitu saja,” ujarnya.
Pernyataan itu menjadi tekanan terbuka bagi Pemkot Bandar Lampung untuk menjelaskan sikapnya terhadap agenda yang menuai penolakan tersebut. Rian meminta pemerintah tidak menunggu sampai polemik berkembang menjadi kegaduhan di tengah masyarakat sebelum melakukan evaluasi.
Ia juga mengkhawatirkan munculnya polemik serupa dengan karnaval satanik yang menuai protes keras di Pekalongan.
“Kita tidak ingin polemik seperti karnaval satanik di Pekalongan terulang di Bandar Lampung. Pemkot harus berani mengevaluasi dan mengambil sikap sebelum kegiatan berlangsung, bukan baru bereaksi setelah muncul persoalan,” katanya.
Sorotan terhadap Pesta Ghoib Halloween ini turut bersinggungan dengan rekam jejak Viper yang sebelumnya pernah menjadi sorotan sejumlah pemberitaan terkait persoalan perizinan dan aktivitas usaha hiburan. Menurut Rian, catatan tersebut semestinya menjadi pertimbangan tambahan bagi pemerintah dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Kini, Pemkot Bandar Lampung dituntut memberikan penjelasan terbuka mengenai mekanisme pengawasan dan evaluasi kegiatan hiburan di wilayahnya. Pertanyaan yang mengemuka bukan hanya soal penyelenggaraan Pesta Ghoib Halloween, melainkan juga bagaimana pemerintah menyeimbangkan kebebasan kegiatan usaha dengan ketentuan hukum serta pertimbangan sosial dan budaya masyarakat. (Red)
