BANDA ACEH, Jelajah.co – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke sejumlah wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Kamis (6/8/2026). Dalam kunjungan tersebut, Wapres didampingi Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah (Dek Fadh).
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan kunjungan Wapres difokuskan untuk meninjau perkembangan penanganan dan pemulihan pascabencana di sejumlah titik.
Salah satu lokasi yang dikunjungi yakni pembangunan Jembatan Krueng Tingkeum di Kecamatan Kutablang, Kabupaten Bireuen. Di lokasi tersebut, Wapres bersama Wagub Aceh meninjau langsung kondisi jembatan dan area sekitar Sungai Krueng Tingkeum.
Rombongan disambut Bupati Bireuen Mukhlis, Danrem 011/Lilawangsa Brigjen TNI Ali Imran, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh Zulkarnaen, jajaran BPJN, unsur Forkopimda, camat, para keuchik, tokoh masyarakat, serta warga setempat.
Di tenda utama, Wapres menerima paparan dari Kepala Balai BPJN Aceh mengenai kondisi jembatan sebelum dan sesudah diterjang banjir, termasuk progres pembangunan yang sedang berlangsung.
Selanjutnya, Wapres bersama Wagub Aceh meninjau tebing sungai untuk mendengarkan penjelasan Bupati Bireuen terkait dampak banjir, kerusakan sejumlah jembatan, serta abrasi yang terjadi di sepanjang aliran sungai.
Dalam kesempatan itu, Wapres juga menyerahkan buku tulis dan perlengkapan sekolah kepada anak-anak yang hadir bersama masyarakat.
Usai dari Kutablang, Wapres melanjutkan kunjungan ke SD Negeri 7 Jangka dan Jembatan Teupin Mane di Kabupaten Bireuen sebelum kembali ke Bandara Malikussaleh dan melanjutkan perjalanan menggunakan helikopter menuju Aceh Tengah.
Wakil Gubernur Aceh menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja tersebut.
“Kedatangan Wapres sangat bermakna bagi masyarakat. Beliau dapat berdialog langsung dengan warga sekaligus melihat perkembangan proses pemulihan pascabencana hidrometeorologi,” ujar Dek Fadh melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh.
Bantuan Rp2,5 Triliun Bukan Transfer Tunai
Pada kesempatan terpisah, Pemerintah Aceh juga memberikan klarifikasi terkait dukungan sekitar Rp2,5 triliun dari Kementerian Pertanian untuk pemulihan sektor pertanian dan perkebunan pascabencana banjir.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, menegaskan bahwa alokasi tersebut bukan dana tunai yang ditransfer ke kas Pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten/kota.
Menurutnya, bantuan tersebut diwujudkan melalui berbagai program Kementerian Pertanian, seperti rehabilitasi sawah, optimalisasi lahan, bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), serta penyediaan benih yang disalurkan langsung kepada petani.
“Pernyataan Menteri Pertanian mendapat perhatian luas sehingga Pemerintah Aceh merasa perlu memberikan penjelasan mengenai mekanisme pelaksanaan program tersebut agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda,” kata Nurlis, Kamis (6/8/2026).
Ia menjelaskan, substansi yang disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai dukungan pemulihan sektor pertanian memang benar, namun mekanisme penganggarannya dilaksanakan melalui satuan kerja Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah sesuai ketentuan pengelolaan keuangan negara.
Nurlis menambahkan, berdasarkan informasi dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, total dukungan program pemulihan sektor pertanian diperkirakan mencapai sekitar Rp2,5 triliun.
“Anggaran tersebut berada pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan direalisasikan melalui program-program Kementerian Pertanian, bukan dalam bentuk transfer dana ke kas pemerintah daerah,” tegasnya.
Pemerintah Aceh berharap penjelasan tersebut dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai mekanisme penyaluran bantuan pemulihan pascabencana sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman terkait pengelolaan anggaran. (Mti)
