BANDAR LAMPUNG, Jelajah.co – Aliansi Lampung Bersatu Awasi Kebijakan dan Anggaran (ALAM BAKA) menggelar aksi penyampaian pernyataan sikap di depan Kantor DPRD Provinsi Lampung, Kamis (23/7/2026).
Dalam aksi tersebut, massa mendesak Pemerintah Provinsi Lampung menyampaikan rekomendasi resmi kepada pemerintah pusat untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Aksi dipimpin Koordinator Lapangan (Korlap) Nopiyanto. Massa menyatakan pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara merupakan bagian dari kontrol sosial sekaligus hak masyarakat dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan berpihak kepada kepentingan publik.
Dalam orasinya, Nopiyanto menegaskan ALAM BAKA tidak menolak tujuan Program Makan Bergizi Gratis yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Namun, menurutnya, program tersebut perlu dievaluasi apabila dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai persoalan.
“Semakin besar uang rakyat yang digunakan, semakin besar pula kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkannya secara terbuka. Evaluasi bukanlah bentuk penolakan terhadap program, melainkan bagian dari tanggung jawab agar kebijakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Nopiyanto.
ALAM BAKA juga meminta Pemerintah Provinsi Lampung tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan pemerintah pusat, tetapi turut menyampaikan kondisi pelaksanaan program di daerah beserta rekomendasi perbaikannya apabila ditemukan kendala.
Menurut Nopiyanto, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk menyampaikan kondisi riil pelaksanaan program kepada pemerintah pusat.
“Pemerintah Provinsi Lampung tidak boleh memilih diam ketika berbagai polemik terjadi di lapangan. Keberanian menyampaikan evaluasi kepada pemerintah pusat bukanlah bentuk pembangkangan, melainkan wujud tanggung jawab untuk melindungi kepentingan masyarakat Lampung,” katanya.
Selain menyoroti Program MBG, massa aksi juga meminta Pemerintah Provinsi Lampung meningkatkan transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk memberikan penjelasan kepada publik mengenai belanja jasa tenaga ahli, pinjaman daerah kepada Bank BJB, serta kebijakan anggaran yang berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat.
ALAM BAKA turut mendorong Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti berbagai persoalan tata kelola anggaran sesuai kewenangan masing-masing.
Dalam pernyataan sikapnya, massa juga meminta dilakukan audit terhadap pelaksanaan Program MBG di Provinsi Lampung, penguatan fungsi pengawasan DPRD Provinsi Lampung, serta penegakan hukum terhadap setiap dugaan penyimpangan apabila ditemukan bukti yang cukup.
Menutup aksi, Nopiyanto menegaskan pengawasan terhadap APBN dan APBD merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam memastikan pengelolaan keuangan negara dilakukan secara bertanggung jawab.
“Transparansi bukan ancaman bagi pemerintah. Justru transparansi adalah fondasi pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan dipercaya masyarakat. Kami berharap Pemerintah Provinsi Lampung berani menyampaikan kondisi yang sebenarnya kepada Pemerintah Pusat agar setiap kebijakan nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis, dapat terus dievaluasi dan disempurnakan demi kepentingan rakyat,” ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh tanggapan resmi dari Pemerintah Provinsi Lampung maupun DPRD Provinsi Lampung terkait tuntutan yang disampaikan ALAM BAKA. Jelajah.co membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
(Red)
