BANDAR LAMPUNG, Jelajah.co – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Lampung, Dr. H. Zulkarnain, S.Ag., M.Hum., berjanji menindaklanjuti dugaan penyimpangan anggaran dan proyek di lingkungan instansinya. Ia bahkan menyatakan siap melaporkan oknum yang terbukti melakukan penyimpangan kepada aparat penegak hukum (APH).
Pernyataan itu disampaikan Zulkarnain saat menemui dan berdialog langsung dengan massa Aliansi Lembaga Masyarakat Bersatu Kawal Aspirasi (ALAMBAKA) yang kembali menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Wilayah Kemenag Lampung, Kamis (5/11/2026). Aksi tersebut merupakan demonstrasi kedua ALAMBAKA terkait dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran dan proyek Tahun Anggaran 2024–2025.
Di hadapan massa, Zulkarnain mengaku telah mengirimkan surat balasan atas surat ALAMBAKA. Namun, surat tersebut disebut tidak sampai kepada pihak pengirim. Kondisi ini memunculkan persoalan tersendiri terkait komunikasi dan tata kelola surat-menyurat di lingkungan Kanwil Kemenag Lampung.
Zulkarnain juga menegaskan tidak akan melindungi aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti terlibat dalam penyimpangan.
“Saya pastikan saya akan membantu sahabat-sahabat semua menyelidiki. Kalau ada penyimpangan akan kita laporkan ke APH, dan jangan dilindungi. ASN saya di bawah saya tidak boleh bermain-main melindungi oknum yang nakal. Bantu saya, teman-teman semua, kita bersihkan Kanwil Kemenag Provinsi Lampung,” ujarnya.
Ketua Konsorsium ALAMBAKA, Sudirman Dewa, mengapresiasi kesediaan Kakanwil menemui massa. Namun, ia mengingatkan bahwa aksi kedua ini tidak boleh berakhir dengan janji tanpa tindak lanjut.
“Kami mengapresiasi Kakanwil yang mau turun langsung. Tapi ini sudah aksi kedua, dan publik berhak mendapat jawaban yang nyata, bukan sekadar janji di lapangan. Kalau benar ingin bersih-bersih, buka datanya, periksa oknum yang terlibat, dan laporkan ke aparat penegak hukum tanpa tebang pilih. Soal surat yang katanya tidak sampai, kami tidak mau itu jadi alasan. Kami akan terus mengawal sampai ada langkah konkret,” tegas Sudirman.
Dalam pernyataan sikapnya, ALAMBAKA mendesak pemeriksaan sejumlah dugaan penyimpangan, mulai dari pengondisian proyek dan praktik pinjam bendera dalam pembangunan serta rehabilitasi KUA, hingga proyek rehabilitasi 21 madrasah senilai sekitar Rp44,6 miliar yang diduga dikendalikan pihak-pihak dekat dengan pejabat internal.
ALAMBAKA juga meminta penjelasan terbuka terkait temuan BPK lebih dari Rp4 miliar pada kegiatan madrasah, termasuk nilai yang telah dikembalikan ke kas negara. Selain itu, mereka mendesak audit teknis independen terhadap pembangunan Gedung Asrama Haji senilai sekitar Rp51–52 miliar yang diduga memiliki ketidaksesuaian spesifikasi material.
Sorotan lainnya menyangkut dugaan pemecahan anggaran Rp1,75 miliar menjadi 39 item yang terkonsentrasi pada empat penyedia, serta dugaan pemotongan dana madrasah. Kabupaten Pringsewu disebut sebagai salah satu wilayah yang perlu didalami.
Seluruh persoalan tersebut masih berupa dugaan dan membutuhkan pemeriksaan serta pembuktian oleh pihak berwenang.
Kini, setelah dua kali aksi, ALAMBAKA menuntut Kakanwil membuktikan pernyataan bersih-bersih itu melalui langkah nyata. Keterbukaan dokumen, pemeriksaan pihak-pihak terkait, hingga pelaporan kepada APH jika ditemukan penyimpangan menjadi ukuran keseriusan janji tersebut.
ALAMBAKA memastikan akan terus mengawal persoalan ini sampai ada tindak lanjut yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. (Red)
