BEKASI, Jelajah.co – Memperingati Hari Lahir Pancasila, aktivis sosial kemanusiaan Frits Saikat melayangkan kritik pedas terhadap tata kelola pemerintahan di Kota Bekasi. Di tengah seremonial peringatan hari besar nasional ini, Frits menyoroti kesenjangan lebar antara narasi Pancasila yang diusung pemerintah dengan realitas pahit di lapangan, di mana masyarakat Bekasi dinilai masih “tertidur” dalam mimpi yang dikotori oleh praktik korupsi.
Bagi Frits Saikat, Pancasila tidak seharusnya hanya menjadi komoditas politik atau teks yang dibacakan dalam upacara. Pancasila adalah kompas moral bagi penyelenggara negara untuk menyejahterakan rakyat.
Refleksi Pancasila: Antara Nilai dan Pengabaian
Frits menjabarkan bahwa setiap Sila dalam Pancasila membawa amanat kemanusiaan yang wajib diterjemahkan ke dalam program kerja nyata:
Ketuhanan Yang Maha Esa: Menuntut integritas moral pemimpin. Korupsi adalah bentuk pengkhianatan terhadap nilai ketuhanan karena menyalahgunakan amanah rakyat.
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Mengharuskan kebijakan yang memanusiakan warga, bukan meminggirkan masyarakat kecil demi kepentingan proyek golongan.
Persatuan Indonesia: Bukan sekadar slogan, melainkan upaya menjaga agar pembangunan tidak menciptakan kesenjangan sosial yang tajam antarwilayah di Bekasi.
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan: Menuntut transparansi dan pelibatan publik dalam pengambilan keputusan, bukan kebijakan yang dipaksakan sepihak tanpa mendengar aspirasi warga.
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Ini adalah “roh” dari seluruh sila. Namun, di Bekasi, keadilan ini seringkali macet di meja birokrasi yang sarat dengan kepentingan.
Gugatan terhadap Pemkot Bekasi: Teori vs Realitas
Frits Saikat menyoroti adanya “kebodohan struktural” dalam Pemkot Bekasi, di mana banyaknya rencana pembangunan seringkali hanya menjadi deretan kertas yang gagal dieksekusi secara efektif.
”Pembangunan di Kota Bekasi seringkali seperti teori di atas kertas yang tidak pernah menyentuh tanah. Banyak program kerja yang dicanangkan dengan anggaran besar, namun hasilnya jauh dari harapan warga. Saat Pemkot asyik membicarakan Pancasila di balik podium, mereka sering kali lupa bahwa rakyat sedang berjuang melawan ketidakadilan akibat kebijakan yang tidak tepat sasaran dan praktik korupsi yang masif,” tegas Frits.
Pertanyaan untuk Pemerintah
Sebagai bentuk tuntutan akuntabilitas, Frits Saikat mempertanyakan eksistensi program-program nyata yang selama ini luput dari implementasi Pemkot Bekasi:
Dimana program yang menjamin keadilan sosial bagi warga miskin kota di tengah masifnya pembangunan komersial?
Mengapa transparansi anggaran masih menjadi barang mewah yang sulit diakses oleh masyarakat, sehingga celah korupsi tetap terbuka lebar?
Kapan Pemkot Bekasi akan beralih dari sekadar retorika seremoni menuju aksi nyata yang membenahi infrastruktur dan layanan publik tanpa adanya praktik pungli dan birokrasi yang korup?
”Kota Bekasi saat ini masih pulas dan bermimpi tentang Pancasila, sementara di saat yang sama, tubuh pemerintahan kita sedang digerogoti oleh korupsi. Pancasila bukan untuk dihafal, tapi untuk dibuktikan melalui keberanian pemerintah untuk bersih dan berpihak kepada rakyat,” tutup Frits.
