Jakarta, Jelajah.co – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyatakan kesiapan penuh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mendukung pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah. Hal ini disampaikannya usai menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Gedung Aneka Bhakti, Kementerian Sosial, Selasa, 20/05/25.
“Salah satu tugas Kemendagri adalah mengoordinasikan dengan pemerintah daerah. Karena Sekolah Rakyat ini erat kaitannya dengan Pemda,” kata Tito kepada awak media.
Ia menjelaskan, dukungan Pemda sangat penting, terutama dalam penyediaan lahan, bangunan, perizinan, akses jalan, listrik, hingga ketersediaan SDM. Meskipun demikian, teknis pelaksanaannya masih akan dibahas bersama kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah.
Tito menyebut, program Sekolah Rakyat dirancang dengan pendekatan bottom-up, di mana Pemda dapat mengusulkan pendirian sekolah di wilayahnya. Namun, seluruh usulan akan diverifikasi sesuai kriteria yang ditetapkan.
“Misalnya, tanah minimal lima hektare, statusnya harus clear and clean, serta memiliki akses jalan, air, dan listrik,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan, Kemendagri akan segera menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh Pemda sebagai bagian dari upaya koordinasi dan sosialisasi kriteria pendirian Sekolah Rakyat.
Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro turut menegaskan bahwa program ini merupakan upaya pemerintah dalam memberikan pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
“Pemerintah telah bekerja keras menyiapkan program ini, dan tentu kami butuh dukungan dari masyarakat agar Sekolah Rakyat bisa berjalan sukses,” tegasnya.
Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri PUPR Dody Hanggodo, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, serta Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan jajaran kementerian terkait lainnya. (Red/Kahfi)
