Oleh: A. Zahriansyah
Bandar Lampung, Jelajah.co — Terik matahari tak sanggup mengikis semangat ratusan warga yang memadati ruas jalan protokol. Mereka berjalan pelan, tetapi suara mereka mengguncang kota. Dari atas mobil komando, lantang seorang pria berseru lewat pengeras suara, menyayat keheningan:
“Kami di sini bukan sekadar korban. Kami adalah saksi dari kota yang kian tenggelam karena keserakahan!” (02/05/25).
Itulah suara Yudis, orator utama dari Aliansi Masyarakat Korban Banjir Bandar Lampung. Dengan tangan menggenggam megafon dan mata tajam menatap gedung Pemerintah Kota, ia berbicara bukan hanya atas nama dirinya—melainkan ribuan keluarga yang rumahnya terendam, tanahnya terkikis, dan harapannya nyaris punah.
“Kami menuntut bukan untuk diri kami sendiri, tapi untuk anak-anak kami yang mungkin tak akan kenal lagi arti musim kemarau—karena kota ini terus basah oleh banjir!” (02/05/25)
Dengan tema “Demi Masa Depan Anak Cucu Kita!”, aksi damai ini menjadi perwujudan jeritan panjang dari luka lingkungan yang tak kunjung sembuh. Warga tak sekadar meminta—mereka menagih tanggung jawab.
Ada tiga tuntutan utama yang mereka suarakan:
1. Hentikan penambangan liar dan penggundulan bukit yang mempercepat bencana.
2. Tertibkan para pengembang rakus yang mengubah zona hijau menjadi ladang bisnis.
3. Libatkan rakyat dalam pengambilan keputusan, karena mereka yang paling tahu rasa kehilangan.
Berbagai simbol perlawanan turut dibawa. Sepatu berlumpur, foto rumah yang hanyut, hingga botol berisi air banjir keruh. Semua menjadi penanda luka yang belum mengering. Sukadanaham disebut sebagai contoh nyata: dulunya hijau dan meneduhkan, kini tercekik beton.
“Kami bukan ahli kebijakan, tapi kami tahu kapan bumi butuh istirahat. Bandar Lampung sudah terlalu lama dieksploitasi,” seru Yudis, disambut sorak massa.
“Kalau hari ini kita diam, besok anak-anak kita berenang bukan di kolam, tapi di ruang tamu rumah mereka sendiri!” (02/05/25).
Massa tetap memberi apresiasi atas respons cepat Wali Kota Eva Dwiana saat bencana datang. Namun mereka ingin lebih dari sekadar kehadiran saat kamera menyala. Yang dibutuhkan adalah pemimpin yang hadir sebelum bencana, bukan hanya sesudahnya.
Aksi ditutup dengan pembacaan dan penyerahan petisi di depan Kantor Wali Kota. Di sana, ratusan suara bersatu dalam janji: ini bukan akhir. Ini awal dari perjuangan panjang menyelamatkan kota.
Karena bagi mereka, menyelamatkan lingkungan bukanlah pilihan. Itu kewajiban. (*)
