BEKASI, Jelajah.co — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pemuda Batak Bersatu (PBB) menyambut baik penetapan Tomsir Benecdictus Gultom sebagai tersangka dalam perkara dugaan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Amran Rajagukguk, yang disebut sebagai anggota PBB.
DPP PBB meminta proses hukum terhadap perkara tersebut berjalan secara profesional, transparan, dan tanpa intervensi dari pihak mana pun.
Hal itu disampaikan Kepala Departemen Hukum DPP PBB, Humisar Tambunan, SH., MH., melalui siaran pers di Bekasi, Minggu (6/9/2026).
Berdasarkan Surat Ketetapan Penetapan Tersangka Nomor S.TAP.Tsk/227/VII/RES.1.6/2026/Satreskrim tertanggal 24 Juli 2026, Tomsir Benecdictus Gultom ditetapkan sebagai tersangka dan diduga melanggar ketentuan Pasal 262 KUHP dan/atau Pasal 466 KUHP juncto Pasal 20 dan/atau Pasal 21 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Terhadap tersangka juga disebut telah dilakukan penahanan.
Apresiasi terhadap Penanganan Perkara
Humisar menyampaikan apresiasi kepada Kapolres Metro Depok beserta jajaran atas penanganan laporan polisi yang diajukan Amran Rajagukguk.
“Pertama-tama, kami menyampaikan penghormatan dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolres Metro Depok beserta seluruh jajaran yang telah bertindak sungguh-sungguh dalam menindaklanjuti Laporan Polisi Nomor LP/B/75/I/2025/SPKT/POLRES METRO DEPOK/POLDA METRO JAYA tanggal 7 Januari 2025 atas nama pelapor Amran Rajagukguk,” ujar Humisar.
Menurut dia, proses penanganan perkara tersebut sebelumnya dinilai berjalan lambat dan baru mengalami percepatan dalam beberapa waktu terakhir.
Humisar juga menyebut tersangka diduga memiliki peran dalam peristiwa yang dilaporkan. Namun, mengenai keterlibatan masing-masing pihak, ia menyerahkan proses pembuktiannya kepada aparat penegak hukum.
“Korban sama sekali tidak mengenal pelaku pengeroyokan. Para pelaku datang bersama tersangka dan menggunakan mobil milik serta dikendarai langsung oleh Tomsir Benecdictus Gultom,” katanya.
Soroti Dugaan Ketidakberpihakan
Selain mengapresiasi penetapan tersangka, DPP PBB menyampaikan kekhawatiran terkait dugaan ketidakberpihakan dalam proses penyidikan.
Humisar mengklaim pihaknya menerima informasi mengenai adanya kedekatan antara tersangka dengan sejumlah penyidik. Informasi tersebut, menurut dia, perlu menjadi perhatian agar tidak menimbulkan persepsi ketidakadilan.
“Kami menerima informasi bahwa tersangka memiliki kedekatan khusus dengan beberapa penyidik, terutama di level Kasat dan Kanit. Bahkan disebut-sebut beliau bebas keluar masuk ruangan penyidik,” ungkapnya.
Humisar menegaskan pernyataan tersebut merupakan informasi yang diterima pihaknya dan meminta agar aparat memastikan proses penyidikan tetap objektif serta sesuai ketentuan hukum.
DPP PBB juga berharap kepemimpinan Kapolres dan Wakapolres Metro Depok yang baru dapat memastikan perkara tersebut ditangani secara profesional dan transparan.
Siap Bersinergi
DPP PBB menyatakan siap bersinergi dengan jajaran Polres Metro Depok dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Depok.
“Pemuda Batak Bersatu di semua tingkatan, Pusat, Provinsi Jawa Barat, Kota Depok hingga anak cabang, siap berkomitmen membantu dan bersinergi dengan Polres Metro Depok untuk menciptakan Kota Depok yang harmonis, tertib, dan aman,” kata Humisar.
Namun, ia meminta seluruh pihak menghormati proses hukum dan tidak melakukan intervensi terhadap penanganan perkara.
DPP PBB memastikan akan terus memantau perkembangan perkara tersebut dan berharap proses hukum dapat berjalan sesuai ketentuan hingga memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.
Keluarga Korban Apresiasi Penanganan Polisi
Langkah aparat penegak hukum dalam menangani perkara tersebut juga mendapat apresiasi dari pihak keluarga korban.
Salah satu anggota keluarga korban menilai penanganan perkara saat ini menunjukkan perkembangan yang lebih progresif setelah kasus tersebut dilaporkan pada Januari 2025.
“Saya berikan apresiasi atas kinerja dan kecepatan Polres Metro Depok, mengingat kasus ini sudah sangat lama, yaitu sejak Januari 2025,” ujarnya.
Keluarga korban berharap proses hukum terus berjalan secara profesional dan memberikan kepastian serta rasa keadilan bagi seluruh pihak.
