JAKARTA, Jelajah.co — Persoalan ketimpangan akses tanah, keterbatasan modal, hingga ketidakpastian harga komoditas masih membayangi kehidupan petani dan nelayan Indonesia. Di tengah persoalan tersebut, Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan Indonesia (Gerbang Tani) memperkuat konsolidasi organisasi melalui pengukuhan kepengurusan Dewan Pengurus Nasional (DPN) masa khidmat 2026–2031.
Rangkaian orientasi, rapat kerja, dan pengukuhan pengurus digelar pada Kamis (5/11/2026). Prosesi pengukuhan dijadwalkan dipimpin langsung Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), A. Muhaimin Iskandar, pada malam hari. Sementara pembacaan Surat Keputusan Personalia DPN Gerbang Tani dijadwalkan disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PKB, M. Hasanuddin Wahid.
Ketua Umum DPN Gerbang Tani, Idham Arsyad, menyebut kepengurusan baru mengemban mandat untuk memperkuat organisasi dan memperluas konsolidasi gerakan tani agar aspirasi petani dan nelayan mendapat tempat dalam arah pembangunan nasional.
“Kepengurusan DPN Gerbang Tani mengemban mandat besar untuk memperkuat organisasi, memperluas konsolidasi gerakan tani, serta memastikan aspirasi dan kepentingan kaum tani menjadi bagian penting dalam arah pembangunan nasional,” kata Idham.
Ia menegaskan, perjuangan Gerbang Tani periode 2026–2031 akan diarahkan pada reforma agraria yang berkeadilan, perlindungan hak petani atas tanah dan sumber penghidupan, penguatan kedaulatan pangan, serta pembangunan kemandirian ekonomi kaum tani.
Menurut Idham, penguatan organisasi tidak boleh berhenti pada pembentukan struktur kepengurusan. Gerbang Tani harus hadir langsung di tengah kehidupan petani dan menerjemahkan mandat organisasi menjadi program nyata.
“Kami berkomitmen menjadikan Gerbang Tani sebagai organisasi yang solid dan hadir secara nyata di tengah kehidupan petani. Bagi kami, mandat kepengurusan bukan sekadar amanah struktural, melainkan tanggung jawab untuk memastikan setiap agenda organisasi diterjemahkan menjadi kerja-kerja konkret yang memberikan manfaat bagi kaum tani di seluruh Indonesia,” tegasnya.
Rangkaian kegiatan tersebut juga diisi orientasi kepengurusan dan rapat kerja yang membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari kedaulatan pangan, reforma agraria, perlindungan nelayan, penguatan ekonomi perdesaan dan pesisir, hingga pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan.
Gerbang Tani merupakan badan otonom di lingkungan PKB yang membawa mandat perjuangan peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan. Melalui kepengurusan baru, organisasi ini menargetkan konsolidasi yang lebih luas serta kerja sama dengan berbagai pihak untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat pertanian dan pesisir.
Pengukuhan pengurus DPN Gerbang Tani periode 2026–2031 diharapkan menjadi awal penguatan gerakan, sekaligus menguji sejauh mana agenda reforma agraria, kedaulatan pangan, dan perlindungan petani dapat diwujudkan dalam kerja konkret organisasi. (RED)
