BARITO SELATAN, Jelajah.co — Pemerintah Kabupaten Barito Selatan menambah anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD Perubahan 2026 dari sebelumnya Rp5 miliar menjadi Rp8 miliar untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kekeringan serta kebutuhan masyarakat terdampak.
Pj Sekretaris Daerah Barito Selatan Ita Minarni mengatakan keputusan tersebut diambil setelah pembahasan APBD Perubahan 2026 bersama DPRD Barito Selatan, Rabu (2/9/2026).
“Untuk BTT kita tambah jadi Rp8 miliar dari yang awalnya Rp5 miliar,” ujar Ita.
Tambahan anggaran tersebut bersumber dari pergeseran sejumlah pekerjaan yang dinilai belum menjadi prioritas.
Menurut Ita, pemerintah daerah tidak ingin petugas yang selama ini berada di lapangan menangani karhutla terkendala anggaran operasional.
“Kami tidak mau mereka yang turun ke lapangan tidak mendapatkan anggaran yang cukup. Jangan sampai mereka yang sudah siang dan malam berjuang di lapangan memadamkan api ini, ternyata tidak kita perhatikan,” tegasnya.
Pemkab, lanjut Ita, secara rutin memantau kebutuhan personel BPBD, TNI dan Polri yang terlibat dalam penanganan karhutla, mulai dari kondisi kesehatan, kebutuhan makanan hingga operasional di lapangan.
Selain karhutla, Pemkab Barito Selatan juga mulai memfokuskan penanganan pada krisis air bersih yang melanda sejumlah wilayah akibat kekeringan.
Ita mengatakan pemerintah daerah telah menyepakati pembangunan sumur bor di sejumlah titik sebagai solusi jangka menengah. Untuk kebutuhan mendesak, distribusi air bersih akan dilakukan menggunakan mobil tangki bekerja sama dengan PDAM.
“Kekeringan ini sangat memprihatinkan. Ada beberapa desa yang memang tidak bisa mengonsumsi air bersih. Tadi kita sepakati kita akan mengadakan sumur bor di beberapa titik, dan untuk jangka pendek kita akan menyuplai air bersih menggunakan tangki, nanti bekerja sama dengan PDAM,” jelasnya.
Bantuan air bersih dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga diminta diarahkan ke Kecamatan Gunung Bintang Awai (GBA) yang disebut menjadi salah satu wilayah paling terdampak kekeringan dan krisis air bersih.
Pendataan wilayah terdampak akan dilakukan bersama tim pemerintah daerah dengan melibatkan DPRD Barito Selatan agar distribusi bantuan tepat sasaran.
“Nanti kita akan rapat khusus untuk membahas mengenai bencana krisis air bersih ini,” kata Ita.
Selain penyediaan air, Pemkab Barito Selatan juga menyiapkan penambahan anggaran pendukung bantuan sosial bagi masyarakat terdampak.
Ita memastikan status tanggap darurat bencana yang saat ini berlaku akan diperpanjang karena kondisi kekeringan dan ancaman karhutla belum berakhir.
“Status tanggap darurat sudah dipastikan diperpanjang dan kita juga akan menambah anggaran BTT,” ujarnya.
Ia mengimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran saat membuka lahan serta mengurangi aktivitas di luar rumah ketika kondisi kabut asap memburuk.
“Kalaupun harus beraktivitas di luar rumah, wajib menggunakan masker,” pesannya. (Abeh)
