BARITO SELATAN, Jelajah.co — Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan Muhammad Farid Yusran meminta Pemerintah Kabupaten Barito Selatan menambah sekaligus mempermudah pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Desakan itu disampaikan Farid usai memimpin rapat pembahasan Rancangan APBD Perubahan Tahun 2026 di Buntok, Rabu (2/9/2026).
Menurut Farid, anggaran BTT yang tersedia sebesar Rp5 miliar dinilai tidak cukup menghadapi kebutuhan penanganan karhutla. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2 miliar disebut telah digunakan, sehingga tersisa sekitar Rp3 miliar.
“Angka Rp5 miliar itu tidaklah cukup untuk penanganan karhutla di Barsel. Sebelumnya pada pembahasan KUA-PPAS APBD Perubahan 2026, anggaran BTT yang semula Rp23 miliar diturunkan menjadi Rp5 miliar akibat efisiensi,” ujar Farid.
Ia menilai kondisi tersebut perlu segera disikapi karena masa kemarau masih berlangsung, sementara kebutuhan operasional pemadaman, logistik petugas dan penanganan dampak kabut asap terus berjalan.
Farid mengatakan proses pencairan anggaran dalam kondisi darurat juga tidak boleh terhambat birokrasi.
“Untuk penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan, anggaran harus diberikan semudah mungkin. Pencairan dana tidak terduga juga harus dipermudah. Jangan sampai birokrasi menghambat upaya pemadaman dan bantuan kepada masyarakat,” tegasnya.
Menurut politisi PDI Perjuangan itu, dukungan anggaran dibutuhkan BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, TNI, Polri serta relawan yang terlibat langsung dalam penanganan karhutla.
“Kami di DPRD siap mendukung penuh. Kesehatan masyarakat dan keselamatan lingkungan adalah prioritas utama saat ini,” katanya.
Farid juga meminta pemerintah daerah memastikan ketersediaan anggaran untuk penyediaan air, peralatan pemadaman, logistik petugas hingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak kabut asap.
Ia menyebut kemarau baru berlangsung sekitar satu bulan, sementara sekitar Rp2 miliar dari BTT telah digunakan.
Berdasarkan informasi BMKG yang disampaikan Farid, kondisi kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga beberapa bulan ke depan, sehingga kebutuhan anggaran penanganan karhutla dinilai berpotensi meningkat.
“Berarti perlu tambahan BTT. Tadi kata Ibu Pj Sekda akan ditambah. Nah, ini nanti akan kita lihat berapa tambahannya,” ujar Farid.
DPRD Barito Selatan berharap penambahan anggaran dapat segera ditetapkan sehingga penanganan karhutla di lapangan tidak terkendala keterbatasan pembiayaan. (Abeh)
