Bandar Lampung, Jelajah.co – Banjir kembali merendam sejumlah wilayah di Kota Bandar Lampung setelah hujan deras mengguyur kota pada Jumat (06/03/2026).
Peristiwa ini bukan sekadar genangan biasa, sejumlah kawasan permukiman terendam, aktivitas warga terganggu, bahkan dilaporkan menelan korban jiwa.
Data sementara menunjukkan sedikitnya 12 kecamatan di Kota Bandar Lampung terdampak banjir, yakni Kecamatan Kedaton, Sukabumi, Sukarame, Tanjung Senang, Way Halim, Tanjung Karang Barat, Tanjung Karang Pusat, Kedamaian, Langkapura, Rajabasa, Enggal, dan Labuhan Ratu. Di beberapa titik, air meluap hingga masuk ke rumah warga dan membuat arus lalu lintas lumpuh.
Yang menjadi sorotan publik, persoalan banjir ini bukanlah masalah baru. Bagi warga Bandar Lampung, banjir telah menjadi peristiwa yang hampir rutin setiap musim hujan tiba. Situasi ini bahkan telah berlangsung lintas periode kepemimpinan di kota tersebut.
Jika ditarik ke belakang, persoalan banjir telah melewati dua periode kepemimpinan Wali Kota Herman HN dan kini memasuki periode kedua Wali Kota Eva Dwiana yang merupakan istrinya. Dengan kata lain, masalah yang sama telah berlangsung selama empat periode kekuasaan dalam lingkar kepemimpinan yang sama.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik tentang sejauh mana keseriusan pemerintah kota dalam menyelesaikan persoalan banjir secara permanen. Meski berbagai proyek normalisasi drainase, pembangunan talud, hingga pengerukan saluran air dilakukan, banjir tetap saja berulang setiap tahun.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Lampung menilai banjir yang terjadi bukan semata-mata akibat curah hujan tinggi, melainkan merupakan akumulasi dari buruknya tata kelola lingkungan dan pembangunan kota yang tidak memperhatikan daya dukung alam.
Direktur WALHI Lampung, Irfan Tri Musri, menyampaikan duka mendalam atas korban jiwa yang timbul dalam peristiwa banjir tersebut. Ia menegaskan bahwa banjir yang terus berulang menunjukkan adanya kegagalan serius dalam pengelolaan lingkungan dan tata ruang kota.
“Banjir di Bandar Lampung tidak bisa lagi dianggap sebagai bencana alam semata. Ini adalah konsekuensi dari pembangunan kota yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan. Ketika ruang terbuka hijau terus berkurang, kawasan resapan air hilang, dan sistem drainase tidak diperbaiki secara serius, maka banjir menjadi sesuatu yang hampir pasti terjadi setiap musim hujan,” ujar Irfan.
Menurut WALHI Lampung, sejumlah faktor yang memperparah risiko banjir di Bandar Lampung antara lain minimnya ruang terbuka hijau, berkurangnya kawasan resapan air, buruknya sistem drainase kota, lemahnya pengelolaan sungai, hingga persoalan pengelolaan sampah yang belum tertangani secara optimal.
WALHI juga menilai pemerintah daerah selama ini masih lebih fokus pada penanganan darurat setelah banjir terjadi, seperti pemberian bantuan kepada korban, dibandingkan melakukan upaya pencegahan yang menyasar akar persoalan secara struktural.
“Persoalan banjir di Bandar Lampung adalah persoalan tata kelola kota. Tanpa perubahan kebijakan yang serius, banjir akan terus terjadi setiap tahun dan masyarakat kembali menjadi korban,” tegas Irfan.
WALHI Lampung mendesak Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata ruang kota, khususnya kawasan resapan air dan daerah aliran sungai. Selain itu, perbaikan sistem drainase harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak lagi bersifat tambal sulam.
Organisasi lingkungan tersebut juga meminta pemerintah menghentikan pembangunan yang berpotensi mengurangi kawasan resapan air, melakukan pemulihan sungai dari hulu hingga hilir, serta menyusun rencana mitigasi banjir jangka panjang yang melibatkan masyarakat, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil.
Bagi warga Bandar Lampung, banjir yang kembali terjadi tahun ini menjadi pengingat bahwa pergantian periode kekuasaan tidak selalu berbanding lurus dengan penyelesaian masalah yang telah terlalu lama diwariskan.
Jika tidak ada perubahan kebijakan yang serius, maka banjir di Bandar Lampung akan terus menjadi cerita lama yang terulang setiap musim hujan, dengan masyarakat sebagai pihak yang paling merasakan dampaknya. (Red)
