BANDAR LAMPUNG, Jelajah.co – Sidang pembacaan dakwaan perkara PT LEB di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Rabu (4/2/2026), memanas setelah majelis hakim menilai Jaksa Penuntut Umum (JPU) belum mampu menguraikan secara rinci dasar perhitungan kerugian negara sebesar Rp258 miliar.
Angka tersebut menjadi inti dakwaan terhadap dua orang direksi dan satu komisaris PT LEB. Namun, alih-alih memperkuat tuduhan, klaim kerugian negara justru memunculkan tanda tanya di ruang sidang.
Hakim ketua secara terbuka meminta JPU menyusun uraian yang lebih detail, terukur, dan tidak spekulatif, agar dakwaan tidak berpotensi merugikan hak para terdakwa.
Teguran majelis hakim itu langsung dimanfaatkan tim kuasa hukum Direktur Operasional PT LEB, Budi Kurniawan, sebagai sinyal adanya kelemahan mendasar dalam dakwaan jaksa.
Muhammad Yunandar, SH, MH dari My Law Office, menegaskan bahwa ketidakjelasan perhitungan kerugian negara telah lama dipersoalkan pihaknya.
“Sejak awal kami mempertanyakan dasar angka Rp258 miliar itu. Hari ini semakin jelas bahwa dalil jaksa tidak terang,” ujarnya usai persidangan, Rabu (4/2/2026).
Ia juga menyoroti peringatan majelis hakim agar jaksa tidak membangun framing berlebihan di ruang publik sebelum pembuktian di persidangan selesai.
Rencana JPU menghadirkan 56 orang saksi tidak dianggap sebagai ancaman oleh tim pembela. Kuasa hukum lainnya, Dr. Agus, menyebut langkah tersebut sebagai prosedur lazim dalam perkara pidana.
“Itu memang tugas jaksa. Kami siap menghadapi seluruh proses pembuktian di persidangan,” katanya.
Dr. Agus menambahkan, narasi kerugian negara Rp258 miliar yang telanjur beredar luas telah mencederai reputasi kliennya. Menurutnya, fakta persidangan akan menunjukkan bahwa Budi Kurniawan hanya menerima sekitar Rp3 miliar dalam bentuk tantiem, yang merupakan hak direksi dan sah secara hukum.
Persoalan lain yang turut diperdebatkan adalah legalitas pendirian PT LEB. Kuasa hukum Erlangga menilai dakwaan jaksa keliru menafsirkan dasar hukum pendirian perusahaan.
Ia merujuk Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur PT LJU, bukan PT LEB, serta memberikan kewenangan kepada PT LJU untuk membentuk anak perusahaan.
Dengan demikian, menurutnya, tanggung jawab pendirian PT LEB seharusnya berada pada PT LJU dan PDAM Way Guruh sebagai pihak pendiri, bukan dibebankan kepada direksi PT LEB.
Dengan dasar kerugian negara yang masih dipertanyakan, kritik terbuka dari majelis hakim, serta perlawanan aktif tim pembela, perkara PT LEB dipastikan masih akan berlangsung panjang.
Publik kini menanti, apakah JPU mampu membuktikan klaim Rp258 miliar di persidangan, atau justru dakwaan akan melemah seiring terbukanya fakta-fakta hukum di pengadilan. (Red)
