• Redaksi
  • Tentang Kami
  • Kebijakan Hak Cipta
  • Privacy Policy
Kamis, 20 Agustus 2026
Kirimi Artikel Yukk  
www.jelajah.co
No Result
View All Result
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Nusantara
    • Aceh
    • Babel
    • Bali
    • Banten
    • Bengkulu
    • Gorontalo
    • Jabar
    • Jakarta
    • Jambi
    • Jateng
    • Jatim
    • Kalbar
    • Kalsel
    • Kaltara
    • Kalteng
    • Kaltim
    • Kepri
    • Lampung
    • Maluku
    • Malut
    • NTB
    • NTT
    • Papua
    • Riau
    • Sulbar
    • Sulsel
    • Sulteng
    • Sultra
    • Sulut
    • Sumbar
    • Sumsel
    • Sumut
    • Yogyakarta
  • Sudut Pandang
  • E-Paper
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Nusantara
    • Aceh
    • Babel
    • Bali
    • Banten
    • Bengkulu
    • Gorontalo
    • Jabar
    • Jakarta
    • Jambi
    • Jateng
    • Jatim
    • Kalbar
    • Kalsel
    • Kaltara
    • Kalteng
    • Kaltim
    • Kepri
    • Lampung
    • Maluku
    • Malut
    • NTB
    • NTT
    • Papua
    • Riau
    • Sulbar
    • Sulsel
    • Sulteng
    • Sultra
    • Sulut
    • Sumbar
    • Sumsel
    • Sumut
    • Yogyakarta
  • Sudut Pandang
  • E-Paper
No Result
View All Result
Jelajah.co
No Result
View All Result
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Nusantara
  • Sudut Pandang
  • E-Paper
Home Nusantara Lampung

Dari Lampung ke KPK, GASAK Desak Usut Anggaran Sekretariat DPRD Pesisir Barat

Redaksi by Redaksi
20 Agustus 2026
in Lampung
A A
Share on FacebookShare on Twitter

PESISIR BARAT, Jelajah.co– Persoalan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Barat yang sebelumnya mendapat sorotan DPP LSM Gerakan Solidaritas Anti Korupsi (GASAK) kembali bergulir. Setelah sebelumnya mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung dan BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung melakukan audit, GASAK kini menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Langkah itu diambil karena GASAK menilai persoalan yang telah disoroti sejak beberapa waktu lalu belum menunjukkan perkembangan berarti dan dinilai berlarut-larut.

Ketua Umum DPP GASAK, Rahman, mengatakan pihaknya akan mendorong KPK untuk ikut mencermati pengelolaan anggaran di lingkungan Sekretariat DPRD Pesisir Barat, terutama terhadap sejumlah kegiatan belanja yang sebelumnya telah menjadi objek kajian organisasinya.

BACA JUGA

ALAM BAKA Siapkan Laporan Resmi ke Kejagung soal Dugaan Mafia Tanah Register 41, 42 dan 46

19 Agustus 2026

HUT ke-27 Lampung Timur, DPRD Dorong Sinergi Percepat Pembangunan Daerah

19 Agustus 2026

GASAK sebelumnya menyoroti pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD Pesisir Barat tahun 2025 dan 2026.

Berdasarkan data yang pernah disampaikan GASAK kepada Jelajah.co, pada tahun anggaran 2025 terdapat sekitar 140 paket kegiatan dengan nilai keseluruhan kurang lebih Rp14,78 miliar. Sementara pada tahun 2026 tercatat sekitar 143 paket dengan nilai kurang lebih Rp9,79 miliar.

Sejumlah kegiatan yang menjadi perhatian di antaranya belanja perjalanan dinas, makan dan minum, alat tulis kantor, pakaian dinas, pengadaan mebel, perangkat elektronik serta berbagai kegiatan lain yang menurut GASAK perlu diuji lebih lanjut dari sisi perencanaan, kewajaran harga, volume pekerjaan dan metode pengadaannya.

GASAK juga sebelumnya mempertanyakan adanya dugaan pemecahan paket dalam sejumlah kegiatan pengadaan.

Namun demikian, dugaan mengenai pemecahan paket, mark-up, ketidaksesuaian volume maupun potensi kelebihan pembayaran tersebut hingga kini belum juga dilakukan pemeriksaan atau putusan lembaga berwenang.

Karena itu, GASAK sejak awal meminta dilakukan pemeriksaan dan audit secara menyeluruh untuk memastikan apakah terdapat penyimpangan atau justru seluruh proses telah berjalan sesuai ketentuan.

Rahman menilai audit dan pemeriksaan oleh lembaga berwenang penting agar persoalan tersebut tidak terus menjadi polemik dan menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

Menurutnya, apabila tidak ditemukan pelanggaran, hasil pemeriksaan juga dapat memberikan kepastian kepada publik. Sebaliknya, apabila ditemukan persoalan dalam pengelolaan anggaran, maka harus ada tindak lanjut sesuai ketentuan hukum.

GASAK kini berencana meningkatkan tekanan publik dengan melakukan aksi di KPK serta mendorong lembaga antirasuah tersebut mencermati dokumen dan data yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD Pesisir Barat.

Langkah tersebut menjadi eskalasi dari sikap GASAK sebelumnya yang meminta Kejati Lampung dan BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung melakukan pendalaman.

Di sisi lain, sejak Jelajah.co pertama kali memberitakan persoalan tersebut pada Juli 2026, hingga kini redaksi belum menerima klarifikasi maupun hak jawab dari pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Barat terhadap sejumlah poin yang disampaikan GASAK.

Belum adanya tanggapan tersebut membuat sejumlah pertanyaan publik terkait urgensi, mekanisme pengadaan hingga pertanggungjawaban sejumlah kegiatan masih terbuka.

Jelajah.co juga belum menemukan informasi publik mengenai adanya audit investigatif atau pemeriksaan khusus BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung yang secara spesifik dilakukan terhadap dugaan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD Pesisir Barat sebagaimana dipersoalkan GASAK.

Rahman menegaskan pihaknya tidak ingin polemik terus berkembang tanpa penyelesaian yang jelas.

Menurut GASAK, keterbukaan dan pemeriksaan oleh lembaga yang memiliki kewenangan merupakan jalan terbaik untuk menjawab seluruh dugaan yang berkembang.

GASAK juga menyatakan akan tetap mengawal persoalan tersebut dan menyiapkan data pendukung yang sebelumnya telah dikaji untuk disampaikan kepada lembaga penegak hukum.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, Jelajah.co masih membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Barat terkait seluruh poin yang disampaikan GASAK. (Red)

Previous Post

Meriahkan HUT RI ke-81, 10 Ribu Warga Padati Pesta Rakyat “Jamuan Rakyat” di Cakung

Next Post

Antisipasi Kabut Asap, Pemkab Barsel Bagikan Lebih dari 2.000 Masker Gratis

Redaksi

Redaksi

Redaksi www.jelajah.co

BERITA POPULER

Warga Muara Malungai Kibarkan Bendera Merah Putih Setengah Tiang, Sampaikan Protes Kondisi Jalan Rusak; PUPR Barsel Turunkan Alat Berat

8 Agustus 2026

Pemkab Barsel Pastikan Gaji PPPK Tetap Aman Ditengah Efisiensi

11 Agustus 2026

213 Pejabat Pemkab Barsel Dilantik, 111 Promosi dan 55 Mutasi

12 Agustus 2026

Haru! Nenek 91 Tahun Hadiri Upacara 17 Agustus 2026, Didampingi Bupati dan Wakil Bupati Barsel

17 Agustus 2026

Polemik Tambang Emas Way Kanan, Andi Surya Siap Fasilitasi Tambang Rakyat Dilegalkan: WPR Jadi Kunci

18 Agustus 2026

Warga Keluhkan Jalan Rusak Parah di Tabak Kanilan, Diduga Akibat Truk Sawit Bertonase Tinggi

30 Juli 2026
  • Redaksi
  • Tentang Kami
  • Kebijakan Hak Cipta
  • Privacy Policy

© 2024 JELAJAH.CO - All Rights Reserved.

No Result
View All Result
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Nusantara
    • Aceh
    • Babel
    • Bali
    • Banten
    • Bengkulu
    • Gorontalo
    • Jabar
    • Jakarta
    • Jambi
    • Jateng
    • Jatim
    • Kalbar
    • Kalsel
    • Kaltara
    • Kalteng
    • Kaltim
    • Kepri
    • Lampung
    • Maluku
    • Malut
    • NTB
    • NTT
    • Papua
    • Riau
    • Sulbar
    • Sulsel
    • Sulteng
    • Sultra
    • Sulut
    • Sumbar
    • Sumsel
    • Sumut
    • Yogyakarta
  • Sudut Pandang
  • E-Paper

© 2024 JELAJAH.CO - All Rights Reserved.