Bandar Lampung, Jelajah.co – Forum Muda Lampung (FML) mendesak Gubernur Lampung melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung. Desakan itu muncul setelah program Sistem Resi Gudang (SRG) yang digadang-gadang menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan petani dinilai belum berjalan optimal di sejumlah daerah.
Sekretaris Jenderal FML, Iqbal, menilai pemerintah daerah belum mampu memaksimalkan pemanfaatan fasilitas gudang SRG yang telah dibangun menggunakan anggaran negara. Akibatnya, keberadaan gudang yang seharusnya menjadi penopang ekonomi petani belum memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas harga komoditas maupun akses pembiayaan petani.
“Program ini dibangun untuk membantu petani saat harga hasil panen turun dan memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah. Namun faktanya, banyak fasilitas yang belum berfungsi maksimal sebagaimana tujuan awalnya,” ujar Iqbal dalam keterangannya yang diterima Redaksi Jelajah.co, Senin (15/06/2026).
Menurut FML, Provinsi Lampung memiliki potensi besar dalam sektor pertanian dan perkebunan yang seharusnya dapat didukung melalui optimalisasi Sistem Resi Gudang. Dengan produksi komoditas yang melimpah, SRG dinilai dapat menjadi instrumen penting dalam menjaga nilai jual hasil panen petani.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat sejumlah gudang SRG yang telah dibangun di beberapa wilayah Lampung, di antaranya Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Timur, Tulang Bawang, Tanggamus, Pesisir Barat, serta kawasan Natar. Infrastruktur tersebut dibangun untuk mendukung penyimpanan komoditas sekaligus memberikan akses pembiayaan berbasis resi gudang kepada petani.
Namun, FML menilai pemanfaatan fasilitas tersebut masih jauh dari harapan. Koordinasi antarinstansi dan pemerintah daerah dinilai belum berjalan efektif sehingga program yang telah dirancang pemerintah pusat belum memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
“Tahun lalu memang ada kesepakatan dan komitmen bersama untuk mendukung keberhasilan SRG. Tetapi hingga saat ini belum terlihat langkah konkret yang mampu menghidupkan sistem tersebut secara maksimal,” katanya.
Atas kondisi itu, FML meminta Gubernur Lampung melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program SRG sekaligus menilai kinerja jajaran yang bertanggung jawab terhadap pengelolaannya.
FML juga mendorong agar posisi strategis di lingkungan Dinas Perdagangan diisi oleh figur yang memiliki kemampuan, inovasi, serta keberpihakan terhadap kepentingan petani dan pelaku usaha sektor pertanian.
“Petani membutuhkan kebijakan yang benar-benar memberikan manfaat. Jangan sampai fasilitas yang dibangun dengan anggaran besar hanya menjadi aset yang tidak produktif, sementara petani masih menghadapi persoalan harga dan pemasaran hasil panen,” tegas Iqbal.
Hingga berita ini ditulis, pihak Dinas Perdagangan Provinsi Lampung belum memberikan tanggapan terkait kritik dan desakan yang disampaikan Forum Muda Lampung tersebut.
Persoalan optimalisasi Sistem Resi Gudang sendiri menjadi perhatian berbagai pihak karena dinilai dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi petani sekaligus menjaga stabilitas harga komoditas pertanian di Lampung. (Red)
