Bandar Lampung, Jelajah.co – Pendapatan Pajak Air Permukaan (PAP) Provinsi Lampung pada 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
Pada 2023, realisasi PAP mencapai Rp9,4 miliar dari target Rp7 miliar. Sementara itu, pada 2024, meskipun melampaui target Rp7,5 miliar, pendapatan hanya mencapai sekitar Rp8 miliar, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
Tarif pemungutan PAP ditetapkan sebesar 10% dari Nilai Perolehan Air (NPA). Namun, banyak perusahaan diketahui tidak memiliki water meter atau flow meter sebagai alat ukur jumlah air yang digunakan. Hal ini menyebabkan NPA tidak dapat dihitung dengan jelas, yang berpotensi mengurangi pembayaran pajak dan berdampak pada penurunan pendapatan.
Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung, Slamet Riyadi, mengakui bahwa ketidaktertiban penggunaan water meter menjadi salah satu kendala dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor PAP.
“Berarti ada pengurangan pembayaran. Itu yang akan kita kejar di 2025. Kalau bisa, harus di atas Rp9 miliar,” ujarnya.
Slamet menegaskan bahwa pihaknya akan menertibkan perusahaan agar menggunakan water meter atau flow meter. Pada 2025, Bapenda Lampung juga akan meningkatkan pengawasan terhadap pemakaian alat ukur ini guna memastikan pembayaran pajak sesuai dengan volume air yang digunakan.
“Yang lebih utama adalah pengawasan. Seharusnya perusahaan menggunakan water meter agar pemakaian air terhitung dengan benar. Soal mengapa pendapatan 2024 turun dibanding 2023, saya tidak tahu. Saya belum di sini, tanya saja ke pejabat sebelumnya,” katanya.
Ia menambahkan, penggunaan water meter atau flow meter merupakan kewajiban perusahaan dan seharusnya menjadi syarat terbitnya rekomendasi teknis (rekomtek) dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA). Bapenda hanya berperan dalam memberikan imbauan dan sosialisasi terkait kewajiban tersebut.
“Jadi, baik perusahaan yang memiliki water meter maupun tidak, tetap dikenakan PAP,” pungkasnya. (Alb)
