Oleh: Cut Habibi (Sekretaris DPD AWPI Provinsi Lampung)
Kabar gembira kembali datang dari sejumlah kabupaten di Lampung. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali diraih dan dipertahankan. Ada yang untuk kedelapan kali berturut-turut, ada pula yang telah belasan kali berhasil mempertahankannya. Di tengah berbagai tantangan pengelolaan pemerintahan, capaian ini tentu layak diapresiasi.
WTP bukanlah penghargaan yang datang begitu saja. Di baliknya ada proses panjang, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan program, hingga penyusunan laporan keuangan yang harus memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku. Tidak berlebihan jika banyak kepala daerah menjadikan capaian tersebut sebagai kebanggaan bersama.
Namun di tengah euforia itu, ada satu hal yang perlu terus diingat. WTP bukanlah akhir cerita.
Sering kali masyarakat memaknai opini WTP sebagai bukti bahwa sebuah daerah telah berhasil sepenuhnya dalam menjalankan pemerintahan. Bahkan tidak sedikit yang menganggap WTP sebagai jaminan bahwa tidak ada lagi persoalan dalam tata kelola pemerintahan. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu.
WTP pada dasarnya adalah penilaian terhadap kewajaran laporan keuangan. Artinya, bagaimana pemerintah mengelola, mencatat, dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dinilai telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. WTP berbicara tentang tata kelola administrasi keuangan.
Sementara masyarakat hidup dalam realitas yang berbeda.
Bagi warga di pelosok desa, ukuran keberhasilan pemerintah mungkin bukan opini audit yang tertulis dalam dokumen resmi. Mereka lebih merasakan keberhasilan melalui jalan yang tidak lagi berlubang, pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau, sekolah yang nyaman untuk anak-anak mereka, serta peluang ekonomi yang semakin terbuka.
Laporan keuangan yang baik harus mampu diterjemahkan menjadi pelayanan publik yang baik. Anggaran yang dikelola dengan benar harus menghasilkan pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya. Sebab pada akhirnya, tujuan pengelolaan keuangan daerah bukan sekadar menghasilkan laporan yang rapi, melainkan menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.
Masyarakat mungkin tidak pernah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan BPK. Namun mereka setiap hari membaca kualitas pemerintahan melalui apa yang mereka lihat dan rasakan. Mereka membaca melalui kondisi jalan yang dilewati menuju kebun. Mereka membaca melalui antrean di puskesmas. Mereka membaca melalui pelayanan di kantor pemerintahan. Mereka membaca melalui kesempatan kerja yang tersedia bagi anak-anak mereka.
Karena itu, setiap kali sebuah daerah meraih WTP, pertanyaan yang patut diajukan bukan hanya seberapa banyak penghargaan yang telah dikumpulkan, tetapi juga sejauh mana penghargaan tersebut berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Jika WTP mampu mendorong pelayanan publik yang semakin cepat, pembangunan yang semakin merata, dan kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi, maka penghargaan itu memiliki makna yang sesungguhnya. Namun jika WTP hanya berhenti menjadi agenda seremonial, foto bersama, dan unggahan media sosial, maka yang dirayakan hanyalah keberhasilan administratif semata.
Lampung patut bangga karena banyak daerahnya mampu mempertahankan opini WTP dari tahun ke tahun. Prestasi itu menunjukkan adanya komitmen untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah. Akan tetapi, kebanggaan tersebut harus menjadi energi untuk melangkah lebih jauh, bukan alasan untuk cepat berpuas diri.
Sebab pemerintahan yang baik tidak hanya diukur dari bagaimana uang dicatat dan dilaporkan, tetapi juga dari bagaimana uang itu mampu mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.
Maka ketika opini WTP kembali diraih, mari memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Namun pada saat yang sama, mari terus mengingat bahwa penghargaan tersebut bukanlah garis finis.
WTP Bukanlah Akhir Cerita
Ia adalah awal dari tanggung jawab yang lebih besar untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih, pelayanan yang berkualitas, dan kesejahteraan yang benar-benar dirasakan oleh rakyat.
