Ketua RUBIK Lampung, Fery Yunizar, dalam penyampaiannya mengungkapkan adanya dugaan kejanggalan dalam pelaksanaan dua proyek tersebut yang mengarah pada penyimpangan prosedur dan teknis, serta berpotensi melanggar hukum. Berdasarkan survei yang dilakukan tim investigasi, ditemukan adanya indikasi praktek kolaborasi antara oknum Dinas PUPR Lampung Timur dengan pihak kontraktor yang memicu reaksi negatif dari masyarakat.
“Beberapa kejanggalan yang ditemukan di lapangan antara lain pekerjaan beton yang baru selesai dikerjakan sudah mulai rusak, serta pengaspalan yang juga mengalami kerusakan. Diduga ada pekerjaan yang tidak dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan,” ujar Fery.
Dua proyek yang dilaporkan tersebut adalah:
- Peningkatan Jalan Ruas Sumber Rejo – Sidorahayu dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 2.823.474.792, dimenangkan oleh CV Sembahen Jaya dengan harga kontrak Rp 2.706.966.135.
- Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Jalan Ruas Margototo – Karya Mukti, dengan volume pekerjaan 3,83 km senilai Rp 14.129.075.000.
Ketua GEMBOK Lampung, Andre Saputra, menambahkan bahwa dugaan ketidakoptimalan pengawasan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur sebagai pengguna anggaran menjadi salah satu faktor penyebab buruknya kualitas hasil pekerjaan. Ia juga menyoroti peran PPK, PPTK, dan konsultan pengawas yang dinilai kurang cermat dalam menguji kualitas dan perhitungan volume pekerjaan.
“Proyek-proyek tersebut menunjukkan kualitas yang buruk. Kami menduga ada konspirasi antara pihak rekanan dan dinas terkait yang menyebabkan hasil pekerjaan tidak sesuai standar,” ujar Andre.
Kedua LSM ini mendesak Kejati Lampung untuk mengembangkan kasus ini lebih lanjut dan menindaklanjuti dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek-proyek tersebut. Mereka berharap, penanganan kasus ini bisa mengungkap peran oknum-oknum yang terlibat dalam pembangunan jalan tersebut, agar pembangunan di Kabupaten Lampung Timur ke depannya dapat lebih berkualitas dan sesuai harapan masyarakat.(*)
