Oleh: Cut Habibi (Sekretaris DPD AWPI Provinsi Lampung)
Tidak semua tindak korupsi meninggalkan luka yang sama.
Ada korupsi yang merugikan keuangan negara dalam angka-angka yang sulit dibayangkan masyarakat. Ada pula korupsi yang menghambat pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Namun ketika korupsi menyentuh program makan bergizi untuk anak-anak, persoalannya menjadi jauh lebih sensitif. Sebab yang dipertaruhkan bukan sekadar anggaran negara, melainkan masa depan generasi bangsa.
Kabar penetapan tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka dalam dugaan penyimpangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tentu mengejutkan publik. Program yang sejak awal digadang-gadang sebagai salah satu investasi terbesar negara dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia, kini justru dibayangi persoalan hukum.
Tentu proses hukum harus dihormati. Asas praduga tak bersalah tetap menjadi prinsip yang wajib dijunjung tinggi sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun di luar proses hukum yang sedang berjalan, kasus ini menghadirkan kegelisahan yang sulit diabaikan.
Mengapa?
Karena Program Makan Bergizi Gratis bukan program biasa.
Program ini lahir dari kesadaran bahwa masih banyak anak Indonesia yang membutuhkan asupan gizi yang memadai untuk tumbuh, belajar, dan berkembang. Program ini dibangun di atas harapan bahwa negara hadir memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan meraih masa depan hanya karena persoalan gizi.
Di balik setiap porsi makanan yang disiapkan, tersimpan harapan orang tua. Di balik setiap anggaran yang dialokasikan, terdapat cita-cita besar untuk menciptakan generasi yang lebih sehat, lebih cerdas, dan lebih siap menghadapi masa depan.
Karena itulah, apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, maka yang dirugikan bukan hanya negara sebagai pemilik anggaran. Yang dirugikan adalah anak-anak yang menjadi tujuan utama program tersebut.
Setiap rupiah yang seharusnya berubah menjadi makanan bergizi tidak boleh berubah menjadi keuntungan bagi segelintir orang. Setiap kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup generasi muda tidak boleh dikotori oleh praktik yang mengutamakan kepentingan pribadi.
Korupsi selalu buruk dalam bentuk apa pun. Namun ketika dugaan korupsi menyentuh hak dasar anak-anak, persoalannya menjadi lebih dari sekadar pelanggaran hukum. Ia berubah menjadi persoalan moral.
Di sinilah kasus ini menjadi ujian besar bagi negara.
Penetapan tersangka terhadap mantan pejabat tinggi menunjukkan bahwa aparat penegak hukum bekerja dan sistem pengawasan masih berjalan. Namun masyarakat tentu berharap proses ini tidak berhenti pada pengumuman konferensi pers atau sekadar penetapan tersangka.
Publik ingin melihat keseriusan.
Publik ingin melihat transparansi.
Publik ingin melihat bahwa hukum benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu.
Sebab pemberantasan korupsi tidak hanya diukur dari banyaknya orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Pemberantasan korupsi juga diukur dari keberanian negara mengusut perkara sampai tuntas, mengembalikan kerugian negara, serta memperbaiki sistem agar penyimpangan serupa tidak kembali terjadi.
Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa program yang baik tidak otomatis menghasilkan tata kelola yang baik. Sebuah kebijakan yang mulia tetap membutuhkan integritas dari orang-orang yang menjalankannya. Tanpa integritas, program terbaik sekalipun dapat kehilangan makna.
Di sisi lain, masyarakat juga perlu bijak dalam menyikapi persoalan ini. Dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh oknum tidak boleh membuat publik kehilangan kepercayaan terhadap tujuan besar Program Makan Bergizi Gratis itu sendiri.
Yang harus diperangi adalah dugaan penyimpangannya, bukan cita-cita mulia di balik programnya.
Anak-anak Indonesia tetap membutuhkan perhatian negara. Mereka tetap membutuhkan akses terhadap makanan bergizi yang layak. Mereka tetap membutuhkan kebijakan yang berpihak pada masa depan mereka.
Karena itu, yang harus dilakukan adalah memastikan program tersebut semakin bersih, semakin transparan, dan semakin tepat sasaran.
Pada akhirnya, perkara ini bukan hanya tentang siapa yang bersalah dan siapa yang harus bertanggung jawab. Lebih dari itu, ini adalah tentang bagaimana negara menjaga amanah yang dititipkan rakyat.
Anak-anak Indonesia tidak membutuhkan pidato yang panjang. Mereka membutuhkan makanan yang benar-benar bergizi sampai di meja mereka.
Dan rakyat tidak hanya membutuhkan program yang baik. Mereka membutuhkan kepastian bahwa setiap rupiah yang diamanahkan untuk masa depan bangsa benar-benar digunakan untuk masa depan bangsa.
Sebab ketika nasi anak-anak menjadi bancakan, yang dipertaruhkan bukan hanya uang negara.
Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan rakyat dan kehormatan negara itu sendiri. (Red)
