Jakarta, Jelajah.co – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tidak boleh menghambat pertumbuhan sektor strategis. Ia menekankan perlunya solusi konkret agar efisiensi ini tidak berdampak negatif terhadap perekonomian nasional.
Menurutnya, efisiensi bukan sekadar penghematan, tetapi juga menjadi tolok ukur keberlanjutan program utama pemerintah.
“Langkah efisiensi anggaran ini diharapkan dapat menyesuaikan postur keuangan negara, namun juga jangan sampai mengorbankan sektor penting,” ujar Nurdin saat membuka Rapat Kerja dengan Menteri Koperasi RI Budi Arie Setiadi serta Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (12/02/25).
Sejumlah pihak mengkhawatirkan kebijakan efisiensi anggaran yang mencakup berbagai sektor, terutama koperasi dan kawasan perdagangan bebas. Nurdin menilai pemangkasan anggaran ini bisa menurunkan daya saing sektor tersebut, yang saat ini menghadapi tantangan besar.
Berdasarkan laporan yang diterima Komisi VI DPR RI, efisiensi anggaran di Kementerian Koperasi (Kemenkop) mencapai Rp155,8 miliar dari pagu anggaran 2025 sebesar Rp473,3 miliar, menyisakan Rp317,4 miliar. BP Batam mengalami pemangkasan dari Rp1,99 triliun menjadi Rp1,24 triliun, sementara BPKS hanya memperoleh Rp26,09 miliar setelah efisiensi dari semula Rp53,49 miliar.
“Dengan pemotongan anggaran seperti ini, apa langkah konkret dari pemerintah untuk memastikan koperasi tetap bertahan? Apalagi, kawasan perdagangan bebas seharusnya menjadi daya tarik investasi. Kalau anggaran infrastrukturnya dipangkas, bagaimana kita bisa bersaing dengan negara lain?” tanyanya.
Menanggapi hal ini, Menteri Koperasi dan UKM RI serta pimpinan BP Batam dan BPKS menegaskan bahwa mereka akan mencari strategi agar pemotongan anggaran tidak menghambat program-program utama. Strategi tersebut mencakup optimalisasi sumber daya, peningkatan sinergi dengan sektor swasta, serta pemanfaatan teknologi guna memastikan program prioritas tetap berjalan.
Di sisi lain, Nurdin menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan efisiensi anggaran ini.
“Jika efisiensi ini benar-benar perlu dilakukan, maka harus ada strategi yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai ini hanya jadi alasan pemotongan tanpa solusi konkret,” pungkas Politisi Fraksi Partai Golkar itu. (Kahfi)
