Bandar Lampung, Jelajah.co – Aliansi Lampung Bersatu Awasi Kebijakan dan Anggaran (Alam Baka) menggelar konsolidasi di Kantor LSM Keramat, Selasa (30/06/2026), sebagai persiapan aksi unjuk rasa lanjutan yang akan digelar di depan Kantor DPRD Provinsi Lampung pada Kamis (02/07/2026).
Aksi tersebut merupakan kelanjutan dari demonstrasi sebelumnya dengan membawa sejumlah tuntutan, mulai dari audit investigatif Program Makan Bergizi Gratis (MBG), transparansi pengelolaan anggaran daerah, evaluasi pinjaman daerah senilai Rp1 triliun, hingga penyelesaian tunggakan iuran BPJS Kesehatan oleh Pemerintah Provinsi Lampung.
Koordinator Aksi Alam Baka, Nopiyanto, mengatakan Program MBG yang dijalankan melalui Badan Gizi Nasional (BGN) perlu diawasi secara menyeluruh mengingat besarnya anggaran yang dialokasikan serta berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya.
“Program MBG harus diawasi secara serius mengingat besarnya anggaran yang digunakan serta berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya. Pengawasan diperlukan agar program ini benar-benar berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Nopiyanto.
Menurutnya, sejumlah persoalan yang menjadi perhatian meliputi kualitas makanan yang disalurkan, tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dugaan praktik monopoli usaha, dugaan jual beli titik pelaksanaan program, hingga indikasi penguasaan program oleh kelompok tertentu.
Selain itu, Alam Baka juga menyoroti persoalan pelayanan kesehatan di Provinsi Lampung. Organisasi tersebut menilai tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang belum diselesaikan pemerintah daerah berpotensi mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
Alam Baka mendesak Pemerintah Provinsi Lampung segera menyelesaikan tunggakan BPJS Kesehatan yang disebut mencapai sekitar Rp105,4 miliar agar hak masyarakat memperoleh layanan kesehatan tetap terjamin.
Tak hanya itu, aliansi tersebut juga mempertanyakan arah kebijakan penganggaran daerah. Menurut mereka, masih terdapat sejumlah pos anggaran yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan masyarakat, termasuk besarnya alokasi dana hibah kepada sejumlah lembaga vertikal.
Mereka meminta pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar penetapan prioritas anggaran tersebut agar masyarakat memahami kebijakan fiskal yang dijalankan.
Dalam aksi nanti, Alam Baka juga akan mendesak dilakukannya audit dan evaluasi secara terbuka terhadap pinjaman daerah sebesar Rp1 triliun yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur.
Nopiyanto menilai masyarakat berhak mengetahui tujuan penggunaan pinjaman tersebut, manfaat yang dihasilkan, skema pengembalian, risiko fiskal, hingga dampaknya terhadap kondisi APBD Provinsi Lampung pada tahun-tahun mendatang.
Menurutnya, persoalan MBG, tunggakan BPJS Kesehatan, kebijakan anggaran, dan pinjaman daerah merupakan bagian dari isu besar mengenai tata kelola pemerintahan serta akuntabilitas penggunaan keuangan negara.
Untuk menyampaikan aspirasi kepada masyarakat, aksi unjuk rasa juga akan diisi dengan longmarch dan pertunjukan teatrikal yang menggambarkan kondisi pelayanan publik serta berbagai persoalan tata kelola anggaran yang menjadi sorotan.
“Uang rakyat harus dikelola secara terbuka, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu kami akan terus mengawal berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik,” tegas Nopiyanto.
Dalam aksi lanjutan tersebut, Alam Baka akan membawa sedikitnya delapan tuntutan, di antaranya audit investigatif Program MBG, transparansi pengelolaan anggaran daerah, penyelesaian tunggakan BPJS Kesehatan, evaluasi pinjaman daerah Rp1 triliun, peninjauan kebijakan belanja daerah, serta penguatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Lampung.
Aksi dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 02/07/2026, di depan Kantor DPRD Provinsi Lampung dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Lampung Bersatu Awasi Kebijakan dan Anggaran. (Red)
