CIBUBUR, Jelajah.co — Pelaksanaan Jambore Nasional (Jamnas) 2026 di Cibubur, Jakarta, mendapat sorotan dari sejumlah pemerhati dan pelatih senior Pramuka Aceh terkait representasi Kwartir Daerah (Kwarda) Aceh serta tata kelola organisasi.
Salah satu yang dipersoalkan adalah tidak terlihatnya banner atau spanduk yang menampilkan T. Fadhullah, yang disebut terpilih sebagai Ketua Kwarda Aceh melalui Musyawarah Daerah tahun 2025.
Kondisi tersebut dinilai menimbulkan pertanyaan mengenai kejelasan representasi kepemimpinan Kwarda Aceh dalam kegiatan nasional yang berlangsung pada 13–20 Agustus 2026.
Selain itu, sejumlah pihak juga menyoroti proses keberangkatan kontingen Pramuka Aceh ke Jamnas.
Menurut informasi yang dihimpun, tidak seluruh peserta disebut memperoleh dukungan yang sama. Ada peserta yang dikabarkan berangkat secara mandiri, sementara sejumlah kwartir cabang disebut tidak menerima atribut secara lengkap.
Kondisi tersebut mendapat perhatian dari sejumlah pemerhati Pramuka Aceh yang meminta Kwarda memberikan penjelasan mengenai mekanisme keberangkatan, distribusi atribut serta koordinasi antar-kontingen.
Sorotan lainnya muncul saat penampilan seni budaya kontingen Aceh yang sempat mengalami gangguan listrik.
Sejumlah pihak menilai koordinasi antara kontingen, kwartir cabang dan panitia perlu diperbaiki agar kejadian serupa tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Dalam pelaksanaan Jamnas, Kwartir Cabang Sabang juga disebut tidak terlihat mengikuti kegiatan meskipun namanya tercantum dalam daftar peserta.
Selain itu, terdapat pula informasi mengenai sejumlah undangan pembukaan dan penghargaan yang turut dipertanyakan oleh pemerhati Pramuka Aceh.
Persoalan kepengurusan Kwarda Aceh juga menjadi perhatian.
Sejumlah pihak meminta Ketua Kwarda Aceh terpilih, T. Fadhullah, segera menyusun kepengurusan definitif dan memastikan seluruh struktur organisasi memiliki dasar administrasi yang jelas.
Mereka menilai kepastian struktur penting agar pelaksanaan program, kegiatan dan penggunaan anggaran dapat berjalan sesuai ketentuan organisasi.
Selain itu, pemerhati Pramuka Aceh juga meminta adanya keterbukaan terkait penggunaan anggaran kegiatan selama masa kepengurusan sebelumnya.
Mereka mendorong agar laporan penggunaan anggaran disampaikan secara terbuka sehingga tidak menimbulkan spekulasi di tengah publik.
Pengelolaan Scout Camp Seulawah juga turut dipertanyakan, terutama menyangkut pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan fasilitas tersebut.
Sejumlah pemerhati menilai persoalan administrasi, kepengurusan, anggaran dan aset perlu dijelaskan secara terbuka agar kegiatan Pramuka Aceh ke depan tidak terganggu oleh persoalan internal.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari Kwarda Aceh terkait sejumlah sorotan tersebut. (Tim)
