Pringsewu, Jelajah.co – Dugaan penyelewengan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekarsari di Pekon Tritunggal Mulya, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu mencuat ke permukaan. Dana yang digelontorkan sejak tahun 2016 hingga kini tidak jelas peruntukan dan penggunaannya.
Dana yang seharusnya digunakan untuk menghidupkan usaha milik desa ini diduga digelapkan oleh pengurus. Pasalnya, hingga kini tidak ada laporan pertanggungjawaban yang disampaikan. Kondisi ini semakin mencurigakan di tengah program pemerintah pusat terkait Makan Bergizi Gratis (MBG), di mana BUMDes memiliki peran vital dalam mendukung pelaksanaan program besutan Prabowo Subianto tersebut.
Rangkap Jabatan dan Pelanggaran Aturan
Mirisnya, pengurus BUMDes Mekarsari, Ismiyati, yang juga bertindak sebagai bendahara, merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jabatan ganda ini melanggar sejumlah aturan, seperti PP No. 29 Tahun 1997 yang telah diubah menjadi PP No. 47 Tahun 2005, dan diperkuat dengan Perka BKN No. 39 Tahun 2007.
Peraturan tersebut melarang seorang PNS, apalagi dengan jabatan fungsional seperti guru, untuk merangkap jabatan dalam pengelolaan badan usaha desa. Hal ini karena PNS sudah menerima gaji dan tunjangan sertifikasi guru.
Kepengurusan Baru Tanpa Transparansi
Kepengurusan BUMDes Mekarsari sempat mengalami pergantian, namun pengurus baru hanya menerima catatan, tanpa kejelasan terkait dana yang telah digelontorkan oleh Kepala Pekon sebelumnya.
Menurut Kepala Pekon Tritunggal Mulya, Titin Agustina, selama empat tahun menjabat, ia tidak pernah menerima pendapatan asli desa (PAD) dari BUMDes tersebut.
“Saya sudah empat tahun menjabat Kepala Pekon Tritunggal Mulya, tapi belum ada keuntungan atau pendapatan dari BUMDes. Setahu saya, dana sebesar Rp 100 juta sudah digelontorkan sebelum saya menjabat,” ujarnya.
Titin juga mengungkapkan bahwa pengurus BUMDes Mekarsari sering kali mengabaikan undangan untuk membahas kinerja dan perkembangan usaha.
“Setiap kami undang ke balai pekon untuk membahas kinerja BUMDes, pengurus selalu tidak hadir dan menghindar. Ini tentu menimbulkan pertanyaan,” tambahnya.
Pengurus Selalu Menghindar
Upaya konfirmasi kepada pengurus BUMDes Mekarsari, Ismiyati, juga menemui jalan buntu. Tim media telah beberapa kali mencoba menghubungi Ismiyati, baik di rumah maupun di tempat kerjanya di SDN 1 Tritunggal Mulya, namun yang bersangkutan selalu tidak dapat ditemui.
Situasi ini memicu spekulasi publik mengenai ke mana aliran dana BUMDes Mekarsari sebenarnya. Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pengurus BUMDes terkait dugaan penyelewengan ini. (Red)
